Defisit APBN Melebar pada 2025 karena Bunga Utang yang Dibayarkan Meningkat
Pemerintah menetapkan defisit APBN tahun anggaran 2025 atau pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto melonjak ke kisaran 2,45%-2,82%.
Sri Mulyani: Pemerintah Utang demi Bantu Rakyat
Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan rancangan APBN 2021 dalam konferensi pers virtual, Selasa (1/12/2020)./Kemenkeu RI
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan peningkatan utang pemerintah pada 2020 tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia tertekan dalam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan utang pemerintah yang meningkat ini disebabkan oleh defisit APBN yang melebar. Pemerintah mencatat defisit APBN pada 2020 mencapai Rp956,3 triliun atau 6,09 persen dari PDB.
Hal ini dikarenakan adanya peningkatan belanja yang signifikan, yaitu mencapai Rp2.589,9 triliun. Di sisi lain, pendapatan negara tercatat hanya mencapai Rp1.633,6 triliun.
“Untuk mengingatkan kembali kenapa kita ada tambahan utang, karena defisit yang melebar. Pertama untuk membantu rakyat, menangani Covid-19, dan membantu usaha, terutama UKM. Kedua, karena penerimaan negara sedang jatuh,” katanya dalam Raker bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Sri Mulyani menjelaskan meski defisit APBN 2020 mengalami pelebaran, angka ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan defisit di negara lain.
Selain itu, menurutnya dari sisi ekonomi juga dapat merespon dengan cepat, tercermin dari kontraksi ekonomi Indonesia yang diperkirakan -1,7 hingga -2,2 persen pada 2020.
“Ekonomi kita cukup merespons dibanding negara lain yang bisa kontraksi -6 persen atau -10 persen,” jelasnya.
Sri Mulyani optimistis defisit APBN akan kembali mengecil di bawah level 3 persen pada 2023. Sesuai dengan Undang-undang No.2/2020, defisit APBN diperbolehkan berada di atas 3 persen dalam jangka waktu 3 tahun.
Bisnis mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah pada 2020 mencapai Rp1.226,8 triliun. Jumlah tersebut meningkat 180,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan total Rp437,5 triliun.
Realisasi ini pun mencapai 100,5 persen dari target yang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020 sebesar Rp1.220,5 triliun. Peningkatan ini dilakukan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Share
Budi Cahyana
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
