Festival AHU 2026, Kemenkum Buka Akses 470 Layanan Hukum
Kemenkum menyediakan 470 layanan hukum digital melalui super app PASTI dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung.
K.H. Miftachul Akhyar yang hadir pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, pada 25--27 November 2020 kini menjadi Ketua Umum MUI periode 2020--2025 menggantikan K.H. Ma'ruf Amin./Majelis Ulama Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Musyawarah Nasional, salah satu agendanya memilih pengurus. Tim formatur Musyawarah Nasional Ke-10 MUI menunjuk K.H. Miftachul Akhyar menjadi Ketua Umum MUI periode 2020—2025 mengganti K.H. Ma’ruf Amin.
Tim formatur Munas MUI Ke-10 yang terdiri atas 17 orang menggelar pertemuan tertutup di Jakarta, Jumat (27/11/2020), juga menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di struktur kepengurusan MUI.
“Suasananya sangat cair, tidak alot sehingga alhamdulillah pertemuan menghasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Ketua Tim Formatur Munas Ke-10 MUI, K.H. Ma’ruf Amin.
Baca juga: Begini Fatwa MUI tentang Penggunaan Human Diploid Cell Bahan Vaksin
Ketum MUI yang baru Miftachul Akhyar adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Sementara itu, sejumlah nama juga mengisi posisi lainnya seperti Amirsyah Tambunan (mewakili Muhammadiyah) yang ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal MUI menggantikan Anwar Abbas (Muhammadiyah) yang kini menjadi Wakil Ketua Umum MUI.
Untuk posisi Waketum MUI kini diisi tiga orang yang pada periode sebelumnya dua nama mewakili Muhammadiyah dan NU. Tiga nama waketum baru itu di antaranya K.H. Marsyudi Suhud (NU), Anwar Abbas (Muhammadiyah) dan Basri Bermanda (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).
Baca juga: MUI Keluarkan 5 Fatwa, Salah Satunya tentang Pendaftaran Haji Usia Dini
Adapun K.H. Ma’ruf ditunjuk menjadi ketua Dewan Pertimbangan MUI menggantikan Din Syamsuddin.
Selain menetapkan formasi kepengurusan baru, Munas Ke-10 MUI menghasilkan empat fatwa soal haji dan satu fatwa terkait human deploit cell.
Sementara untuk rekomendasi, Munas X MUI mengeluarkan Taujihat Jakarta merespons berbagai problematika dan dinamika mutakhir di tingkat nasional dan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkum menyediakan 470 layanan hukum digital melalui super app PASTI dalam Festival Layanan AHU Berdampak 2026 di Bandung.
Iran menuding elemen pemerintah AS dan aktor yang bersekutu dengan Israel berupaya memanipulasi pasar energi global di tengah konflik.
DPRD DIY menyoroti perubahan data desil yang menjadi basis sejumlah kebijakan, termasuk bantuan sosial dan kepesertaan BPJS.
Pemkot Jogja mendorong koperasi mengembangkan sektor riil melalui SiKepo agar usaha anggota dan koperasi terintegrasi serta lebih produktif.
Lima tokoh disebut masuk bursa Ketum PBNU 2026-2031. Simak profil, pengalaman, dan gagasan para kandidat dalam Muktamar ke-35 NU.
YOT VI di GOR UNY diikuti 5.200 karateka. Ajang ini menjadi wadah pembinaan atlet usia dini hingga kompetisi tingkat internasional.