SPP Menunggak Rp336 Juta, 162 Ijazah SMK Solo Belum Diambil
Sebanyak 162 ijazah lulusan SMK Wijaya Kusuma Solo masih tertahan akibat tunggakan SPP Rp336 juta. Sekolah memberi diskon hingga 40 persen.
Ilustrasi/Pixabay
Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah India mulai kewalahan menangani virus Corona.
Di India, pemerintah yang kewalahan menghadapi pandemi mulai merangkul penyedia layanan pedesaan informal alias \'dukun\' untuk menjangkau warganya di daerah pedesaan yang terpencil.
Menyadur BBC pada Kamis (02/06/2020) salah satu \'dukun\' kepercayaan warga Benggala Barat, Mohammed Nizamuddin bahkan lebih dipercaya dari pada dokter berlisensi.
Sebenarnya, kata \'dukun\' yang dipakai penyedia layanan kesehatan ini adalah sebutan ejekan karena pria-pria yang biasanya berumur 40-an ini terampil mengobati warga meski tak pernah sekolah kedokteran.
Meski begitu, mereka tak bekerja asal-asalan. Biasanya para \'dukun\' ini pernah bekerja selama 10 tahun atau lebih di dokter berkualitas sebelum pulang ke desa dan membuka kliniknya sendiri.
Alih-alih dimusuhi, pemerintah mulai merangkul dukun-dukun ini dan memanfaatkan kepopulerannya untuk memberi pengarahan pada masyarakat.
Diakui atau tidak, kepercayaan masyarakat desa pada orang-orang seperti Nizamuddin lebih tinggi ketimbang dokter dengan ijazah universitas terkemuka sekalipun.
Penyedia layanan kesehatan informal ini biasanya mempersenjatai diri dengan pil, suntikan dasar, nebuliser, kain kasa dan perban. Singkatnya, klinik sederhana mereka bisa berfungsi sebagai UGD dadakan.
Selain membuat tusukan dan menjahit luka, \'dokter yang bukan dokter\' ini juga menyediakan perawatan medis dan merujuk pasien. Mereka beroperasi seperti non-physician clinicians di Afrika.
Beberapa negara seperti Benggala Barat telah mengambil langkah untuk melatih ribuan penyedia informal semacam itu. Semenjak pandemi, tugas para dokter tanpa lisensi ini bertambah dengan mendata pasien yang menunjukkan Covid-19.
Ia harus memasukkan detailnya pada aplikasi pengawasan Coved-19 di ponselnya, lalu informasi ini diteruskan ke pejabat kesehatan di ibu kota Kolkata, sekitar 200 km (120 mil) dari Benggala Barat.
India menghabiskan 1.28% dari PDBnya untuk kesehatan masyarakat, salah satu yang terendah di dunia. Hal ini juga yang jadi alasan mengapa penyedia informal berkembang di India.
Selain itu, terlalu sedikit dokter berlisensi yang bekerja di desa.
Menurut penelitian profesor ekonomi di Universitas Georgetown, Jishnu Das, 68% dari semua penyedia layanan kesehatan informal di desa adalah penyedia tanpa kualifikasi. Tapi peran kunci yang mereka mainkan harus diakui.
Sejak pandemi, penyedia layanan kesehatan informal memainkan peran penting dalam pengawasan masyarakat, melaporkan demam dan kasus influenza, dan bahkan membawa orang ke pusat pengujian.
Subrata Mandal, salah satu penyedia jasa kesehatan informal yang tinggal beberapa mil dari Benggala Barat juga berada di garis depan pengawasan terhadap Covid-19 di delapan desa.
Salah satu cara untuk membuat penyedia ini lebih bermanfaat adalah merangkulnya dan memberi mereka lebih banyak pelatihan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sebanyak 162 ijazah lulusan SMK Wijaya Kusuma Solo masih tertahan akibat tunggakan SPP Rp336 juta. Sekolah memberi diskon hingga 40 persen.
Jogja International Kite Festival 2026 di Pantai Parangkusumo diikuti 17 negara, naik dari enam negara pada tahun lalu.
Kemnaker menggelar seleksi wawancara Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3 pada 10-15 Juli 2026. Hasil seleksi diumumkan 16 Juli melalui Skillhub.
Pilur serentak di 30 kalurahan Bantul memasuki tahap pemutakhiran data pemilih. Pendaftaran bakal calon lurah dijadwalkan 23 Juli–4 Agustus 2026.
KPK akan menyupervisi penanganan kasus Febrie Adriansyah. DPR membentuk Panja untuk mengawasi proses penyidikan bersama Kejagung dan Polri.
Program B50 dinilai mampu menggerakkan ekonomi dan menekan impor BBM, namun pemerintah diminta menjaga pasokan CPO agar inflasi terkendali.