Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi, Wali Kota Dipanggil Kejagung
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Foto dari bentuk tiga dimensi model Virus Corona./Reuters- Dado Ruvic
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 akhirnya ditunda. Komisi II DPR RI menyatakan sepakat atas penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 imbas dari pandemi virus corona Covid-19.
Kesepakatan itu didapat usai Komisi II melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP). Adapun penundaan belum ditentukan sampai kapan.
"Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan Pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemeritah dan DPR," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya, Senin (30/3/2020).
Doli berujar, dengan penundaan pelaksanaa Pilkada serentak 2020 tersebut, Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Selain itu, Komisi II juga meminta kepala daerah di mana daerahnya mengalami penundaan Pilkada dapat merealokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan Covid-19.
"Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 merealokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan Covid-19," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dan Pertamina EP.
Pemerintah meminta DKI Jakarta mengalihkan obligasi Rp5,6 triliun ke pinjaman PT SMI. Tito mengungkap alasan dan skema pembayarannya.
ESDM mengaku belum meneliti potensi cadangan emas di Ujung Kulon. Kawasan ini juga menjadi habitat Badak Jawa yang terancam punah.
Konferensi pers industri rokok elektronik nasional menyoroti perlunya perlindungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha dan nasib ribuan pekerja
DPRD DIY menyoroti kekurangan guru, kendala beasiswa JKP, dan ijazah siswa yang belum diambil dari sekolah di Gunungkidul.
Prabowo meminta UMKM dilibatkan dalam kerja sama ekonomi ASEAN-Jepang untuk memperkuat rantai pasok dan ketahanan ekonomi kawasan