IDI Pertanyakan Pemetaan Sebaran Kasus & Kemampuan RS Rujukan Tangani Pasien Covid-19

Harianjogja.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti belum memadainya kemampuan sejumlah rumah sakit (RS) rujukan yang ditunjuk pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.

Wakil Ketua Umum IDI, Muhammad Adib Khumaidi mengatakan pemerintah seharusnya mengkalkukasi bagaimana kapasitas RS tersebut dalam menangani orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) sesuai standar.

"Jadi penunjukkan 132 RS juga harus diikuti dengan berapa kemampuannya untuk menampung pasien yang ODP dan PDP dengan pelayanan standar. Saat ini kita berbicara soal outbreak, bagaimana kapasitasnya dalam melakukan penanganan karena penyakit akibat virus itu berbeda seperti dalam penanganan demam berdarah atau diare," ucapnya, saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Selasa (17/3/2020).

Dia menyatakan terdapat sejumlah RS yang belum siapa 100%. Pemetaan sebaran kasus pun menjadi kebutuhan yang mendesak agar terdapat kesinambungan antara wilayah sebaran dengan kapasita RS rujukan penanganan kasus Covid-19.

Dalam hal ini, Adib menyatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan penunjukan RS yang khusus menangani kasus Covid-19 dengan rasio setidaknya satu RS dalam satu provinsi. Dengan demikian, fokus penanganan dan pengerahan tenaga medis dapat difokuskan ke RS ini.

"Jika diketahui peta persebarannya, menyiapkan RS khusus untuk menangani Covid-19 seperti yang dilakukan di Wuhan bisa menjadi opsi. Paling tidak bisa melakukan dengan menunjuk satu RS khusus dengan kemampuan dan ruangan terstandardisasi. Kami harapkan satu provinsi ada satu," paparnya.

Menanggapi kesiapan tenaga medis, Adib mengemukakan bahwa jumlah tenaga medis Indonesia saat ini sejatinya memadai. Kendati demikian, dia menekankan bahwa keselamatan petugas medis harus menjadi perhatian mengingat kelompo ini berada di garda terdepan dalam penanganan virus dan amat rentan terpapar.

"Dari segi jumlah tenaga medis cukup, tetapi permasalahannya ada di amunisi. Misal petugas medis bekerja tapi tak dilengkapi alat proteksi diri (APD), justru berpotensi menjadi super spreader. APD menjadi penting karena untuk perlindungan. Jika ketersediaannya habis maka tenaga kerja menjadi rentan tertular virus dan efeknya SDM menjadi berkurang," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memaparkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Kesehatan untuk menangani Covid-19 dengan nilai Rp1 triliun.

Pendanaan yang disalurkan ke Kementerian Kesehatan ini disebutnya bakal digunakan untuk perlindungan diri, mobilisasi tenaga kerja kesehatan, penanganan pasien di rumah sakit, serta pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan.

Langkah ini pun diapresiasi oleh Adib. Hanya saja, dia mengatakan pemerintah perlu segera merealisasikannya dan menjamin distribusi ke titik-titik persebaran. Selain di RS rujukan, ketersediaan alat kesehatan disebutnya harus menyasar fasilitas kesehatan terendah yang biasanya didatangi oleh pasien.

"Konteksnya bukan RS rujukan saja tetapi klinik dan lokasi frontliner yang menerima pasien. Kalau ada bantuannya kami apresiasi. Namun kami harap ada pula bantuan dalam bentu CSR oleh perusahaan seperti di negara lain," kata Adib.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.