WNI Jadi Tahanan Perang di Ukraina, Keluarga di Jember Minta Bantuan Pemerintah
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
Ilustrasi PNS/JIBI
Harianjogja.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng sedang menyiapkan protokol teknis pelaksanaan aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.
"Kami sudah menyiapkan mana yang bisa kerja di rumah, dan mana yang harus melayani," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Senin (16/3/2020).
"Istilahnya yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung pasti tidak bisa dia harus melayani. Sedang kita persiapkan protokolnya tapi yang back office, rasa-rasanya mereka bisa kerja di rumah," lugas Ganjar.
Dia menjelaskan, hingga kini masih menggodok aturan teknis pelaksanaan ASN kerja dari rumah. Ditargetkan, aturan itu bisa selesai pada pekan ini untuk segera diterapkan.
"Sedang disiapkan protokol untuk yang kerja di rumah. Sudah disiapkan, mudah-mudahan ya minggu ini sudah ada keputusannya," sebutnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mengklaim telah memanfaatkan teknologi informasi virtual conference untuk mengurangi intensitas pertemuan secara langsung dengan jajaran maupun kepala daerah. Langkah itu sebagai upaya mengurangi penyebaran virus korona.
"Sudah berjalan [virtual conference]. Saya dengan bupati, wali kota hampir tiap hari chit-chat di WA [WhatsApp]," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Keluarga Ayok Sukamto di Jember berharap pemerintah membantu pemulangan WNI yang menjadi tahanan perang Ukraina.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ekonom UMY Nano Prawoto menilai potensi budaya, pendidikan, pariwisata, dan kreativitas bisa menjadi kekuatan industri bernilai tambah tinggi di DIY.
Ombudsman RI mengawasi Program KDKMP melalui 10 indikator, mulai dari model bisnis, pendampingan SDM, hingga perizinan gerai koperasi.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.