Sempat Mangkir, AKBP Bambang Kayun Penuhi Panggilan KPK
Anggota Polri AKBP Bambang Kayun Bagus memenuhi panggilan KPK pada Selasa (3/1/2023) sebagai tersangka kasus suap.
Anak \'stunting\' atau kerdil antara lain disebabkan kurang gizi./Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan pemerintah menaruh perhatian penuh pada program-program pengentasan kemiskinan dan stunting. Ia ingin kedua program tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu diungkapkan Tito dalam konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Tito mengatakan pihaknya bakal melibatkan jaringan yang ada di Kemendagri. Nantinya pihak Inspektorat dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan melihat sudah masuk atau belum program-program tersebut.
"Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting,” kata Tito.
Menurut Tito program pengentasan kemiskinan dan stunting sangat erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional yang berkenaan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)unggul dan berkualitas.
Tito mengatakan pihaknya akan memastikan setiap Pemda memiliki program-program tersebut.
Kemendagri bakal bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap.
"Kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini,” ujar Tito.
Tito melanjutkan kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih menyeluruh tentang permasalah stunting dan pencegahannya.
“Kampanye penting, karena belum tentu masyarakat paham, termasuk Kepala Daerah yang tidak paham apa itu arti stunting. Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD, mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun non pangan. Ini akan kita lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kita akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelas Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Anggota Polri AKBP Bambang Kayun Bagus memenuhi panggilan KPK pada Selasa (3/1/2023) sebagai tersangka kasus suap.
Puncak haji 2026 segera dimulai. Simak jadwal Armuzna, tahapan wukuf di Arafah, dan tips persiapan jemaah haji.
Mensos Gus Ipul menonaktifkan dua pejabat pengadaan Sekolah Rakyat terkait investigasi dugaan maladministrasi pengadaan barang.
KPK mendalami hubungan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dengan pengusaha EO terkait kasus dugaan korupsi proyek dan CSR.
Pembangunan gedung baru SDN Nglarang terdampak Tol Jogja-Solo di Sleman ditarget mulai Mei 2026 setelah pematokan lahan rampung.
Ditjenpas membantah video viral dugaan sel mewah dan penggunaan HP di Lapas Cilegon serta menegaskan pengawasan tetap dilakukan.