Bolton Dipecat, Presiden Iran: AS Harus Menyadari Penghasut Perang Tak Menguntungkan

Harianjogja.com, JAKARTA-- Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat harus menjauhkan diri dari penghasut perang. Hal itu disampaikan setelah penasihat keamanan nasional garis keras AS John Bolton dipecat.

Bolton adalah salah satu pendukung terkuat kebijakan "tekanan maksimum" AS yang sedang berlangsung terhadap Republik Islam Iran.

"Orang Amerika Serikat harus menyadari bahwa penghasut perang dan menghasut perang tidak akan menguntungkan mereka," kata Rouhani dalam sambutannya di televisi seperti dikutip Aljazeera.com, Kamis (12/9/2019). 

Menurut Rouhani Amerika tidak hanya harus meninggalkan perang senjata tetapi juga meninggalkan kebijakan tekanan maksimum mereka. Rouhani menegaskan bahwa kebijakan perlawanan Iran tidak akan berubah selama musuh terus menekan Iran.

Ketegangan meningkat setelah AS menarik diri dari perjanjian internasional bersejarah yang ditandatangani pada 2015 antara Iran dan negara industri maju. Teheran menerima pembatasan program nuklirnya dengan imbalan pengurangan sanksi dan akses ke perdagangan dunia.

Kebijakan tekanan AS termasuk sanksi yang melumpuhkan yang bertujuan menghentikan semua ekspor minyak Iran. Hal itu membuat  sumber kehidupan ekonomi negara tersebut terbatas.

Iran menyebut penerapan kembali sanksi terhadap negaranya sebagai "terorisme ekonomi".

Pemecatan Bolton oleh Presiden Donald Trump pada hari Selasa meningkatkan kemungkinan pembicaraan antara pemimpin kedua negara.

Sebelumnya, Iran telah menembak jatuh pesawat tak berawak AS dan militer Amerika hampir meluncurkan serangan balasan.

Penasihat Presiden Iran, Hesameddin Ashena memuji penembakan itu sebagai "tanda kekalahan strategi tekanan maksimum Amerika" terhadap Teheran.

Namun Ali Shamkhani, seorang pejabat tinggi keamanan Iran, mengatakan kepergian Bolton "tidak berdampak" pada bagaimana Teheran memandang kebijakan AS. Dia mengatakan yang penting bagi Iran adalah kepatuhan AS terhadap komitmen internasional serta mencabut sanksi yang kejam dan ilegal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia