Cek Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru Hari Ini, Murah & Bebas Macet
Cek jadwal terbaru KRL Jogja–Solo 23 Mei 2026. Berangkat tiap jam, tarif Rp8.000, rute Tugu–Palur lengkap.
Presiden Joko Widodo bersama rombongan saat meninjau salah satu fasilitas di terminal penumpang di Yogyakarta Internasional Airport (YIA), di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Kamis (29/8)./Harian Jogja-Jalu Rahman Dewantara
Harianjogja.com, JOGJA-- Proyek tol menuju Bandara YIA hingga kini masih belum ada titik temu. Pemda DIY tidak ingin terburu-buru memutuskan tol yang melewati Kulonprogo.
Kepala Bappeda DIY, Budi Wibowo mengatakan hingga kini surat usulan penetapan lokasi (Penlok) dari Kementerian PU kepada Gubernur DIY masih belum diterima. Pemda DIY masih menunggu pengajuan surat tersebut. "Belum ada [surat pengajuan Penlok]. Rencana pertemuan kemarin ditunda," katanya, Senin (2/9/2019).
Dijelaskan Budi, setelah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengabarkan rencana lelang untuk ruas tol di wilayah DIY akan dilakukan pada September ini, Pemda DIY sebenarnya sudah mengagendakan kegiatan rapat pada Jumat (30/8/2019). Namun pertemuan tersebut urung dilakukan. Selain belum ada surat pengajuan Penlok, hingga kini belum ada pembahasan terkait trase yang dilakukan oleh Pemkab Kulonprogo dengan Pemda DIY.
Sultan, lanjut Budi, tidak ingin tol melewati atau membelah Kota Wates. "Walaupun itu ada sudetan ke bandara, kalau membelah kota Wates, Sultan tidak berkenan. Kalau membelah Wates maka itu juga akan membelah kawasan Aerotropolis. Itu yang tidak diinginkan," katanya lagi.
Sebagai alternatif lokasi, katanya, pembangunan jalan tol bisa dilakukan di sisi Utara Kota Wates. Katakanlah sejauh satu kilometer dari kota Wates. Akan tetapi hal itu juga bukan tidak mudah. Sebab biaya investasi yang dikeluarkan juga sangat tinggi.
"Ini [kabar] yang terakhir, Wates [Pemkab Kulonprogo] belum melakukan negosiasi dengan Pemda DIY. Sebab Pemda DIY masih bertahan agar pembangunan tol tidak membalas Kota Wates dan Aeropolis," katanya.
Kecuali, kata Budi, jika pembangunan jalan tol dilakukan secara elevated, hal itu masih akan dibahas. Pemkab Kulonprogo, kata Budi meminta agar pembangunan jalan tol yang melewati Kulonprogo berjarak minimal satu kilometer sisi Utara Kota Wates.
"Kalau jalur tol di arahkan ke sisi Utara akan banyak yang dikorbankan mulai lahan pertanian hingga situs-situs bersejarah. Nah masalah ini yang perlu didiskusikan," katanya.
Sebelumnya, Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan lelang yang dilakukan hanya untuk ruas jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen. Adapun untuk ruas jalan tol yang melewati Kulonprogo meskipun sudah ada kesepakatan namun kesepakatan yang disepakati belum tertuang lebih detail. "Kesepakatan [tol via Kulonprogo] ada tapi barangnya belum saya lihat," kata Gatot kepada wartawan, Kamis (29/8/2019).
Hingga kini, katanya, masih belum ada permintaan surat izin penetapan lokasi (IPL). Adapun untuk sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh pemrakarsa. "Gubernur hanya mengeluarkan IPL. Untuk sosialisasi dari pemrakarsa dan BPN. Yang jelas Pemda siap, setuju, desain dibuat, setelah itu sosialisasi, proses IPL jalan, wangun," ujarnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit membenarkan rencana lelang tol di DIY. Sebelum lelang dilakukan, dalam waktu dekat, Kementerian PU akan mengirimkan surat kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk persetujuan penetapan lokasi (Penlok) jalur tol di DIY. "Dalam satu dua hari ini pak Dirjen [Dirjen Bina Marga Kemen PUPR Sugiyartanto] akan mengirimkan surat usulan penetapan lokasi ke Gubernur," kata Danang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Cek jadwal terbaru KRL Jogja–Solo 23 Mei 2026. Berangkat tiap jam, tarif Rp8.000, rute Tugu–Palur lengkap.
76 Indonesian Downhill 2026 di Bantul hadir dengan track ekstrem. Seeding run panas, final diprediksi makin sengit!
Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri, menghadiri resepsi pernikahan Ignatius Windu Hastomo (Igo)
DPD DIY dorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.
Penelitian terbaru ungkap pola tulisan tangan bisa jadi indikator awal penurunan fungsi kognitif pada lansia.
Rupiah melemah ke Rp17.800, DPR tegaskan kondisi bukan krisis 1998. Sektor perbankan dinilai masih stabil.