Bakal Jadi Ketum Lagi, Ini Permintaan Megawati pada Para Kader PDIP

Harianjogja.com, BALI-- Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan ada isyarat Megawati Soekarnoputri akan kembali menempati posisi Ketua Umum PDI Perjuangan di periode 2019-2024. Ini dikarenakan masih banyak kader PDIP yang menginginkan Megawati untuk memimpin.

Hal itu diungkapkan Hasto usai menghadiri acara Malam Budaya yang menjadi rangkaian Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Rabu (7/8/2019) malam.

Hasto menyebut keinginan kader PDIP telah dijawab oleh Megawati saat memberikan sambutan di Malam Budaya yang digelar tertutup untuk awak media.

"Isyarat Ibu Megawati Soekarnoputri akan menjadi ketua umum kembali dan itu dijawab oleh Ibu Mega tadi, kita melihat bahwa seluruh aspirasi melalui Konfercab di 514 kabupaten/kota dan konferda di 34 provinsi, memang mengharapkan agar Ibu Megawati Soekarnoputri berkenan untuk ditetapkan kembali di dalam kongres sebagai ketua umum partai," tutur Hasto.

Meski mengisyaratkan akan kembali memimpin, Hasto mengatakan Megawati meminta pada kader PDIP untuk menunjukkan kedisiplinan dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan.

"Karena itulah tantangan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri harus kami jabarkan dengan penuh disiplin, penuh kesadaran ideologis tetapi juga memberikan teladan di dalam kehidupan berpartai," ujarnya.

Selain itu, lanjut Hasto, Megawati juga menekankan kepada para kadernya bahwa PDIP sebagai partai pelopor tidak hanya harus memiliki kesadaran ideologi, melainkan juga sejarah perjuangan bangsa. Kemudian memiliki kedisplinan yang tidak hanya sebatas teori, tapi juga dalam praktiknya.

"Pendeknya menjadi teladan dalam etika dan moral ini tidak mudah. Tapi inilah yang harus dijawab oleh partai untuk benar-benar mampu hadir sebagai partai yang memberikan keteladanan dan memimpin pergerakan rakyat," ucapnya.

Terkait hal itu, Hasto pun menyampaikan salah satu buktinya yakni surat instruksi dari DPP PDIP kepada seluruh kader partai untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan yakni untuk melakukan korupsi dengan mengatasnamakan kongres V PDIP. Instruksi itu bernomor 6255/IN/DPP/VIII/2019 dan tertanggal 5 Agustus 2019.

"Kami keluarkan instruksi khusus, instruksi tersebut jadi kami keluarkan pada 5 Agustus sebuah edaran tertulis. Kami belajar pada kongres 2015 lalu di mana ada kader kami yang dipecat dengan tidak hormat, pemecatan seketika ketika di dalam kongres ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji," tegasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com