PNS di Kabupaten Ini Wajib Tukar Sampah dengan SK Kenaikan Pangkat

Harianjogja.com, POSO--Pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, mewajibkan kepada aparatur sipil negara khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan daerah tersebut untuk mengumpul sampah plastik di tempat umum, lalu ditukarkan dengan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat/golongan dan gaji berkala.

"Ini merupakan inovasi terbaru lagi dari kami selaku pelayan masyarakat, kiranya terus berkelanjutan sekaligus menjadi bukti contoh aksi nyata keseriusan serta niat tulus dalam merubah Kota Poso menjadi bersih yang dimulai dari lingkungan ASN sendiri menuju meraih penghargaan Adipura," ucap Wakil Bupati Poso, Samsuri di Poso, Rabu (26/6/2019).

Setiap PNS harus mengumpul lima kilogram sampah plastik. Sampah itu ditukarkan dengan SK saat akan hendak menerima SK kenaikan pangkat dan gaji berkala, yang nantinya diserahkan oleh kepala daerah kabupaten tersebut.

Hal ini telah diterapkan oleh Pemkab Poso saat menyerahkan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala kepada beberapa PNS di sela-sela upacara tanggal 17 Juni 2019. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pengurangan sampah plastik oleh semua pihak termasuk ASN sendiri selaku aparat dan juga mengurangi jumlah sampah yang masuk di TPS agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Samsuri berharap bahwa proses ini dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sehingga jumlah sampah plastik yang berserakkan di luar tempat sampah menjadi semakin berkurang. Dalam upacara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso memberikan penghargaan kepada tiga kecamatan terbaik atas prestasi yang diraih terhadap Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tingkat Kabupaten Poso selama tahun 2018.

Wabup Samsuri menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada peringkat I Kecamatan Poso Pesisir Utara, Peringkat II Poso Kota Utara dan Peringkat III Pamona Utara.

Kecamatan Poso Pesisir Utara yang meraih peringkat I akan mewakili Kabupaten Poso untuk penilaian EKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimana Kecamatan ini telah mampu menunjukkan yang terbaik dalam pengadministrasiannya, pelayanan terpadu satu pintu, kekompakan dalam melakukan pelayanan, serta melahirkan berbagai inovasi baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan secara pemerintahan di wilayah kerjanya.

Salah satu inovasi pelayanan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan antara lain penyuluhan penyalahgunaan narkoba pada upacara bendera di sekolah-sekolah dan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) bekerjasama dengan BNN serta melakukan seleksi tertulis dan wawancara bagi perangkat desa untuk melahirkan perangkat desa yang handal.

"Evaluasi penting dilakukan guna mengetahui kondisi riil, termasuk permasalahan, hambatan, dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten karena evaluasi yang dilakukan memiliki beberapa tujuan penting," sebut Samsuri.

Ia juga menambahkan bahwa selain meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kecamatan selaku SKPD kecamatan dalam mewujudkan profesionalisme aparat pemerintahan, EKK ini juga bertujuan memotivasi dan mendorong peningkatan kinerja kecamatan sebagai salah satu organ perangkat daerah.

Pemkab Poso juga menyerahkan bantuan pengisian lumbung pangan kepada delapan kelompok masyarakat desa. Bantuan itu bersumber dari dana APBN yang disalurkan melalui dana rekon Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng.

Kelompok-kelompok tersebut yakni Lumbung Pangan Walili Olumokunde, Limbuedago Petiro Pamona Timur, Budi Sentosa Mayajaya, Saluwari II Bo’e Pamona Selatan, Palindo Bewa Lore Selatan, Betaua Lelio Lore Barat, Sumber Tani Winowanga dan Cahaya Tani Satu Mekar Sari Lore Timur.

Jumlah dana yang diberikan masing-masing sebesar Rp60 juta yang dimanfaatkan untuk penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara