Advertisement
PSI Mengaku Siap Tidak Digaji jika Jadi Wakil Rakyat
Tsamara Amany. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan seluruh kadernya siap tidak digaji di parlemen apabila memiliki kinerja legislasi buruk.
"Jika diberikan amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Advertisement
Menurut Tsamara, sudah selayaknya pemberian gaji kepada anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi, yakni anggota DPR hanya berhak diberi gaji apabila kinerjanya memuaskan. "Kami mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," kata Tsamara.
Tsamara menegaskan bahwa anggota DPR seharusnya tidak perlu digaji bila tidak memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya.
Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan undang-undang yang menjadi tugas pokoknya. Hal ini, lanjut dia, harus segera dihentikan.
"Masa terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu," ujar Tsamara.
Sejak Agustus 2018, kata dia, PSI telah menginisiasi gerakan "Bersih-Bersih DPR" untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat.
Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR, termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU. Adapun wacana penghentian gaji anggota DPR ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (4/12).
Wacana ini bergulir tidak lama setelah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis laporan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 s.d. 2019.
Berdasarkan hasil pemantauan Formappi, pada masa sidang tersebut, DPR hanya mampu mengesahkan tiga RUU dari 24 RUU yang direncanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
2.500 Desa Belum Terkoneksi Jadi Prioritas Digital 2026
100 Ribu Warga Kamboja Mengungsi Akibat Konflik Perbatasan
Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
Advertisement
Malaysia Tegaskan Satu Warganya Masih Hilang dalam Bencana di Sumatera
Komisi V Desak BMKG Perkuat Peringatan Dini Bencana ke Desa
Imbas Viral, Kementan Klarifikasi Harga Beras Bantuan Sumatera
Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
Korban Gempa M 7,5 di Jepang Bertambah
Advertisement
Service Center Modena Jogja Resmi Dibuka
Alasan PBNU Sebut Rapat Pleno di Hotel Sultan Tidak Sah
TNI AL Bangun Jembatan Darurat untuk Korban Banjir Sumbar
Pengungsi Bencana di Sumatera Mulai Berkurang
PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
Advertisement
Majelis Hakim Ditunjuk untuk Kasus Korupsi Chromebook
Berita Pilihan
- Bareskrim Temukan Bukti Unsur Pidana Ilegal Logging Garoga Sumut
- Gubernur Jabar Ingatkan Bandung Raya Rawan Tenggelam
- PBNU: Rapat Pleno Hotel Sultan Tak Sah dan Langgar AD/ART
- Gunung Anak Krakatau Waspada, Polda Banten Minta Warga Siaga
- Bulog Pastikan Pengalihan Beras untuk Bencana Tak Ganggu Stok Nataru
Advertisement
Jembatan Kewek Ditutup, Arus ke Malioboro Dialihkan Lewat Kridosono
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Realisasi Anggaran Pangan 2025 Baru 64,6 Persen
- BPN Sleman Gelar Musyawarah Ulang Terkait Ganti Rugi Tol Jogja-Solo
- Kemdiktisaintek: 60 Perguruan Tinggi Rusak Akibat Banjir
- Fenomena Air Surut Bugel Kulonprogo Bikin Heboh, Ini Penjelasan SRI
- KBRI Pastikan WNI Aman Usai Gempa M7,5 Guncang Jepang
- Polda Lampung Telusuri Kayu Misterius di Pesisir Barat
- UGM Teken MoU dengan PT TID Tingkatkan Kompetensi Lulusan SV
Advertisement
Advertisement
