Advertisement
Massa Aksi Bela Tauhid Sebut Jokowi Haram Dipilih
Aksi bela tauhid, Jumat (26/10/2018). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Aksi bela tauhid buntut pembakaran bendera HTI diwarnai kecaman kepada pemerintahan Joko Widodo.
Ratusan massa Aksi Bela Tauhid menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) anti Islam. Mereka menuduh pemerintahan Jokowi mengkriminalisasi ulama.
Advertisement
Dalam orasinya, ia mencontohkan dengan kejadian pembakaran bendera tauhid dan tuduhan terhadap Rizieq Shihab yang sempat menjadi tersangka pornografi dan buron ke Arab Saudi.
Orator itu menilai Joko Widodo tidak layak untuk dipilih menjadi presiden kedua kalinya. Hal ini dikatakan di tengah aksi yang sedang berlangsung di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
BACA JUGA
"Rezim Joko Widodo merupakan rezim pembohong, anti Islam. Ulama-ulama kita dikriminalisasi. Imam besar Habib Rizieq dikejar sampai ke Mekah. Betul tidak?" ujarnya kepada massa, membakar semangat para peserta aksi, Jumat (26/10/2018).
Lebih lanjut, orator mengajak para peserta aksi untuk tidak memilih Joko Widodo untuk kedua kalinya. Pasalnya, ia menilai rezim Joko Widodo merupakan rezim haram.
"Kalau seperti ini, Joko Widodo itu haram atau halal untuk dipilih?" tanya orator.
Peserta pun menjawab dengan serentak, "Haram!"
Ia mengancam jika pemerintah tidak menindak aksi pembakaran bendera tauhid dengan tegas, maka umat Islam akan mengambil tindakan tegas. Massa pun menyambut meriah pernyataan sang orator.
"Kita akan tuntut pemerintah Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas. Jika tidak, kita akan mengeksekusi sendiri," tegasnya.
Hingga pukul 14.57 WIB, massa masih berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi sejauh ini masih berlangsung tertib, tidak ada gejala kerusuhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jusuf Kalla Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Arab Saudi
Penasihat Desak Trump Akhiri Konflik AS dengan Iran
KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
Advertisement
KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
BGN Ingatkan Penipuan Program Makan Bergizi Gratis
Korban Dditemukan, Operasi SAR Longsor Sampah Bantargebang Ditutup
Pembatasan Medsos Anak Didukung DPR, Aturan Berlaku 2026
OTT KPK di Rejang Lebong Wakil Bupati Hendri Ikut Ditangkap
Advertisement
Krisis Energi Hantam Vietnam, Pemerintah Imbau Perusahaan Terapkan WFH
IRGC: AS Kehabisan Amunisi
Profil Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong yang Terjaring OTT
KPK Tangkap Bupati Rejang Lebong Terkait Dugaan Fee Proyek
Trump Ancam Iran: AS Akan Balas 20 Kali Lipat Jika Selat Hormuz Diblo
Advertisement
KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Berita Pilihan
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
- Prabowo: Indonesia Aman Pangan di Tengah Krisis Global
- Longsor Sampah Bantargebang: 2 Korban Lagi Ditemukan Meninggal
- Pecah Kongsi, AS Kecewa Serangan Israel ke Depot BBM Iran
Advertisement
Sempat Longsor Tiga Kali, Jalur Clongop Gunungkidul Kembali Dibuka
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Iran Klaim Sukses Luncurkan Rudal Hipersonik Operasi Janji Sejati 4
- Ahli Onkologi Ungkap Fakta Skincare yang Picu Risiko Kanker
- ASN di DIY Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
- Dispusip Sleman Dukung Kualitas Literasi Tanpa Anggaran
- Marc Klok Tegaskan Pentingnya FIFA Series 2026 Bagi Timnas Indonesia
- PBSI Evaluasi Kegagalan Tim Bulu Tangkis Indonesia di All England 2026
- Warga Sleman Siap-siap, Bakal Ada 1.000 Sambungan Jargas Baru
Advertisement
Advertisement
