Advertisement
Pernyataan Lengkap Deklarasi Damai Pemilu 2019
Capres nomor urut 1 Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama usai Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untie memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA supaya tercipta suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja - pras.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum RI menggelar Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Minggu (23/9) pagi.
Deklarasi dihadiri dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Advertisement
Deklarasi diwarnai karnaval pasangan capres-cawapres. Dalam karnaval ini, kedua pasangan capres-cawapres berjalan kaki dari depan kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat menuju panggung deklarasi di dalam kawasan Monas.
Saat karnaval, Jokowi-Ma'ruf berada di barisan paling depan diikuti peserta karnaval. Sedangkan Prabowo-Sandiaga di barisan tengah berbaur dengan peserta karnaval.
KPU RI kemudian mencanangkan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019. Kampanye ini melibatkan seluruh unsur peserta Pemilu 2019, baik pasangan capres-cawapres, partai politik, hingga calon legislatif dan pihak-pihak terkait.
Deklarasi itu berisi seluruh peserta pemilu bertekad:
1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa "hoax",
politisasi SARA dan politik uang.
3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
KPU juga bekerja sama dengan aparat keamanan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas kampanye menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
"Untuk kampanye SARA di lapangan, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan. Tapi kalau berupa SARA yang disebar melalui medsos, kami bekerjasama dengan Kominfo supaya bisa di 'take down'," kata Ketua KPU RI Arief Budiman.
Dia mengatakan, tren kampanye dan strategi pemenangan itu bervariasi termasuk saling menghujat, menghina dan menyebarkan "hoax".
KPU RI akan terus berupaya mendorong supaya kampanye seperti itu tidak terjadi.
"Kalau substansi kampanye tidak boleh SARA, menghina, menghujat, bertentangan dengan Pancasila," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Seskab: Taksi Green SM Dievaluasi, Flyover Disiapkan
- Kereta Tak Bisa Berhenti Mendadak Pelajaran Mahal dari Tragedi Bekas
- RS Polri Buka Posko, Proses Identifikasi 14 Jenazah Tabrakan Kereta
- Simak Prosedur dan Batas Waktu Klaim Santunan Kecelakaan Kereta
- Belajar dari Tragedi Bekasi, Ini Aturan Wajib di Perlintasan Kereta
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- UGM Gelar CITIEA 2026, Sinergi Vokasi RI-Tiongkok
- Kronologi Kecelakaan KRL vs Argo Bromo Anggrek, Korban Terjepit
- Tabrakan KRL vs KA Argo Bromo Anggrek, Ini Penjelasan PT KAI
- Satpol PP Jogja Ungkap Modus Rokok Ilegal Berkedok Cukai Asli
- Sri Purnomo Divonis 6 Tahun, Ajukan Banding
- Dugaan Pungli Lurah Kulonprogo Diselidiki, Bupati Turun Tangan
- Rocky Gerung Ngobrol dengan Prabowo di Istana, Bahas Etika
Advertisement
Advertisement









