Advertisement
Terlalu Lawas, UU BUMN Perlu Direvisi
Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). - JIBI/Ist
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Undang-Undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap perlu direvisi untuk memperkuat peran perusahaan pelat merah itu.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Totok Daryanto menekankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), DPR akan mengatur tentang penguatan BUMN.
Advertisement
“Undang-undang ini sudah cukup lama, dari tahun 2003. Saya kira sekarang ini sudah waktunya untuk dilakukan revisi. Intinya adalah harus ada penguatan BUMN," ujarnya dikutip dari keterangan resmi DPR, Rabu (25/4/2018).
Totok menjelaskan dalam penguatan RUU BUMN akan mengatur tentang perlindungan terhadap aset negara. Karena aset negara ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.
BACA JUGA
“BUMN ini adalah badan usaha yang mereka bersaing dengan badan usaha swasta lainnya, jadi mesti diberi keleluasaan, supaya mereka bisa bener-benar menjadi pemain bisnis yang andal,” paparnya.
Totok yang memimpin rapat bersama dengan pengusul dari Komisi VI DPR itu juga sempat menyinggung tentang perlu adanya jaminan kepada para direksi dan para pimpinan BUMN dalam mengembangkan usaha negara.
Tanpa adanya jaminan kepada para direksi dan pimpinan BUMN bisa membuat kinerja usaha tidak produktif.
Totok memberikan koreksi pada kinerja BUMN selama ini, menurutnya BUMN selama ini kurang mampu bersaing dengan swasta lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
11 Bandara Perintis Papua Ditutup, Imbas Penembakan Pilot
Sanae Takaichi Kembali Jadi PM Jepang, Siap Ubah Konstitusi
Banpres UMKM Sumatra Disiapkan, 200.000 Pelaku Usaha Disasar
Ramadan Hijau di Istiqlal, Menag Tekankan Spirit Lembut
Advertisement
Investigasi Banjir Bandang Guci Tegal, Mensesneg Buka Suara
Reaktivasi PBI-JK 2026: Kemensos Perketat Verifikasi
Dugaan Kekerasan Seksual Sastrawan Dilaporkan ke Polisi
Pemerintahan Prabowo Tegaskan Tak Ada Revisi UU KPK
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
Advertisement
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Advertisement
Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 18 Februari 2026
- Galatasaray Comeback, Juventus Tumbang 5-2
- Operasi Keselamatan Progo 2026: Tilang di DIY Turun 67 Persen
- Jadwal KA Bandara YIA Reguler dan Xpress Rabu 18 Februari 2026
- Bus DAMRI Jogja-YIA, Cek Jadwal Lengkap 18 Februari 2026
- Jadwal Bus Sinar Jaya Rute Jogja-Parangtritis dan Baron, 18 Februari
- Cuaca DIY Rabu 18 Februari 2026: Sebagian Besar Hujan Petir
Advertisement
Advertisement
