Pengelolaan Dana Pinjaman Luar Negeri Diminta Lebih Transparan

Harianjogja.com, JAKARTA—Utang luar negeri dari negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia diduga banyak yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Tingkat kebocoran ini cukup signifikan bahkan memakan porsi yang cukup besar dari total anggaran pembangunan,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho melalui siaran persnya di Jakarta, Sabtu (9/9/2023).

Dia menjelaskan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia banyak yang bocor di birokrasi Indonesia. “Saya kira, persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.

BACA JUGA: Prabowo Puji Jokowi Sukses Turunkan Rasio Utang

Hardjuno, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perlakukan lebih adil dari Bank Dunia. Sebab selama ini, lanjutnya, Jokowi merupakan presiden yang suka mengajukan utang dibandingkan dengan semua presiden Indonesia sebelumnya sejak Presiden Soekarno.

“Kan utang sudah jadi pilihan bahkan hobi dari pemerintahan Pak Jokowi. 10 tahun memerintah nambah utang Rp 5,125 triliun sehingga total utang kita sekarang Rp 7,787 triliun. Kan ini seperti seneng utang tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil,” kata Hardjuno.

Semestinya, Jokowi menyusun rencana guna memastikan setiap rupiah utang yang diambil pemerintah benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang dengan happy tanpa mengeluh.
Di mana-mana bahkan di level keluarga saja, utang harus selalu produktif.

“Utang 1 harus dapat 2 lebih, buat bayar utang beserta bunga dan sisanya laba usaha dari duit utang tadi. Jangan mau utang tapi giliran ditagih susah. Ini namanya apa? Kita jadi mempertanyakan efektifitas dan produktifitas utang yang Jokowi ambil kalau caranya begini,” kata Hardjuno.

BACA JUGA: Utang Luar Negeri Capai Rp6.026 Triliun, BI: Ekonomi Indonesia Masih Sehat

Sampai hari ini belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang Indonesia. Padahal rakyat Indonesia berhak mengetahui pemanfaatan utang Indonesia ini.

Artinya, utang harus digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.Namun sayangnya, utang banyak juga yang di korupsi.

“Berapa banyak kasus korupsi di infrastruktur. Menteri, bupati, sampai kades banyak dipenjara gara-gara infrastruktur yang duitnya dari utang,” papar Hardjuno.

Masifnya budaya korupsi ini menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Terutama, sejauh mana benefit utang ini dalam peningkatan pendapatan negara. Sebab, data menunjukkan bahwa sektor pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan pendapatan yang cukup.

Menurut Hardjuno, dengan utang yang terus meningkat, risiko ketidakmampuan pembayaran utang negara menjadi semakin besar. "Dan ini sangat berbahaya bagi bangsa ini ke depannya,” jelasnya.

Hardjuno juga mengkritik kurangnya transparansi dalam penggunaan dana yang diterima dari, misalnya, Bank Dunia saja. Untuk itu, dia mendesak pemerintah menjelaskan pemanfaatan utang ini serta bagaimana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dan Jokowi musti menjelaskan sebelum pemerintahannya berakhir,” papar Hardjuno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News