Indonesia Akan Impor Gandum dari AS Senilai Rp20,2 Triliun untuk 5 Tahun
Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) akan tetap mengimpor gandum Amerika Serikat (AS) sebanyak 1 juta metrik ton dalam lima tahun ke depan.
Arsip foto - Seorang pemohon SIM mengikuti tes berkendara di Satpas SIM, Banten, Rabu (1/2/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa/aa.
Harianjogja.com, JAKARTA—Kepolisian RI (Polri) berpotensi kehilangan Rp650 miliar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dihapus alias berlaku seumur hidup.
Sebagaimana diketahui, kebijakan perpanjangan SIM yang berlaku 5 tahun sekali itu berkontribusi terhadap setoran PNBP Polri ke kas negara hingga 60% dari total setoran. Sedangkan, 40% lainnya berasal dari penerbitan SIM baru.
Direktur PNBP Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Wawan Sunarjo mengatakan jika SIM diberlakukan seumur hidup, maka penerimaan dari perpanjangan SIM dapat menyusut hingga 60%.
"Tahun 2022 yang realisasinya Rp1,2 triliun perpanjangan itu 60 persen. Jadi kalau misalkan itu diberlakukan, maka pendapatan dari perpanjangan SIM itu bisa turun 60 persen dari SIM, sekitar Rp650 miliar signifikan," kata Wawan dalam Media Briefing di Jatiluhur, Rabu (13/7/2023).
Menurut Wawan, kondisi tersebut dapat berpengaruh besar terhadap porsi pendapatan ekonomi dari PNBP. Dalam hal ini, dampaknya bukan terhadap kinerja Kemenkeu, tetapi operasional Polri.
"Size ekonominya berkurang banyak, kami juga berkurang banyak. Tapi bagi kami tidak bermasalah, sepanjang tata kelolanya jauh lebih baik," ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan pembebasan PNBP dari penerbitan SIM. Meskipun, PNBP dari SIM saat ini dibutuhkan untuk pembangunan nasional.
Isa menilai setoran PNBP ke kas negara merupakan salah satu aksesoris dalam proses penerbitan SIM. Biaya untuk mengajukan izin mengemudi merupakan salah satu anggaran yang diperlukan untuk menerbitkan kartu fisik.
"Kami memang ada pemikiran untuk secepat mungkin negara ini, pada saat negara ini sudah mampu, itu [SIM] ya gratis aja. Tetapi pada saat yang sama juga masih perlu banyak kebutuhan pembangunan," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) akan tetap mengimpor gandum Amerika Serikat (AS) sebanyak 1 juta metrik ton dalam lima tahun ke depan.
Presiden Prabowo menunjuk AHY sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggantikan Luhut melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2026.
BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada 30 Mei–2 Juni 2026 yang berisiko bagi pelayaran.
Dirut Hanania Group ditahan Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan umrah dan penggelapan dana jamaah dengan kerugian Rp12,14 miliar.
Polresta Banyumas menggelar patroli gabungan di sejumlah titik rawan balap liar di Purwokerto dan menindak empat pengendara pelanggar lalu lintas.
Prabowo menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memungkinkan BLU dan BUMN mengimpor minyak, BBM, dan LPG untuk ketahanan energi nasional.