Advertisement
Kapolri Bentuk Satuan Tugas Berantas Perdagangan Orang hingga Daerah
Ilustrasi perdagangan manusia. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk satuan tugas untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (Satgas TPPO). Satuan tugas ini dibentuk mulai tingkat markas besar (mabes) Polri hingga jajaran Polda.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Selasa (6/6/2023), mengatakan pembentukan Satgas TPPO tersebut sebagai tindak lanjut Kapolri atas instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Kapolri untuk untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari TPPO.
Advertisement
"Kapolri menindaklanjuti dengan membentuk Satgas TPPO Polri yang dipimpin oleh Wakabareskrim," kata Sandi.
Sandi menjelaskan, perintah pembentukan Satgas TPPO itu disampaikan dalam konferensi video dengan jajaran PJU Mabes Polri dan Polda jajaran yang digelar kemarin, Senin (5/6/2023).
Untuk tugasnya, kata Sandi, melakukan pemetaan dan menindak jaringan TPPO di Tanah Air. "Perintah ini ditindaklanjuti di setiap Polda membentuk Satgasda TPPO yang dipimpin oleh Wakapolda," ujarnya.
Sebelumnya Rabu (31/5/2023), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen pihaknya dalam menindak tegas sindikat maupun jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Bangun Rusun 6 Lantai untuk Tenaga Pendidik UGM
"Kami akan tindak tegas siapa pun yang terlibat di dalamnya," kata Sigit seusai menghadiri Rapat Kerja Teknis [Rakernis] Divisi Hubinter di Serpong, Tangerang.
Kapolri mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas oknum pelindung atau backing dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Perintah ini dikarenakan, kerap menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di Indonesia, selain persoalan birokratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Respons PDIP Terkait Isu Jokowi Nyebrang ke PSI
Kronologi Hilang Kontak Mentan Syahrul Yasin Limpo di Eropa
Advertisement
UU ASN Disahkan, Penataan Honorer Kini Miliki Payung Hukum
Jambore Stroke: 1.000 Kursi Roda Disiapkan untuk Penderita Stroke
Ilmuwan Pencipta Vaksin mRNA Covid-19 Raih Nobel & Uang Rp15,5 Miliar
Ini Daftar Penyakit yang Menyedot Pembiayaan Besar di BPJS Kesehatan
Advertisement
Hubungan Memanas, India Desak Kanada Tarik 41 Orang Diplomatnya
Investor Dapat HGU 190 Tahun di IKN? Simak Keterangan Kepala Bappenas
KPK Temukan 12 Senjata Api di Rumah Mentan Syahrul, Mabes Polri Turun Tangan
Advertisement
Menteri Yasonna Laoly Dorong Penguatan Kompolnas lewat Revisi Perpres
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement
Advertisement
Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Viral Kebakaran Lahan di Area Bandara Kertajati, Begini Kondisi Terkini
- Proyek Kereta Cepat Baru, Jakarta-Surabaya Hanya 3,5 Jam
- Situs OJK Sempat Down, Terserang Ransomware?
- Sah! MK Tolak Gugatan Formil, Pemerintah Lanjutkan UU Cipta Kerja
- Dorong ASN Pindah ke IKN, Jokowi: Ada yang Senang dan Ada yang Tidak
- Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Mentan Syahrul dan Menpora Dito Masuk Daftar?
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
Advertisement
Advertisement
