Advertisement
Giliran Anak Yatim yang Dapat Bansos Rp200.000 per Bulan
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM), sembako, dan BLT bagi peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Rabu, 14 September 2022. Foto: BPMI Setpres - Muchlis Jr.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mendapat anggaran tambahan sekitar Rp400 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan digunakan sebagai bantuan sosial (bansos) untuk anak yatim.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bantuan tersebut akan mulai disalurkan pada Desember 2022 mendatang, di mana bantuan ditargetkan kepada 946.863 anak yatim piatu dengan besaran bantuan Rp200.000 per bulan.
Advertisement
“Kami juga dapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan Rp400 miliar. Itu akan kami gunakan di bulan Desember, kami akan menyerahkan kepada kurang lebih targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak 200 ribu per bulan,” kata Risma dalam keterangan pers Presiden RI, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Sosial, Jumat (16/9/2022).
Kemensos juga telah mengusulkan agar lansia tunggal di atas usia 80 tahun dan penyandang disabilitas untuk diberikan bantuan sebesar Rp21.000 per hari. Bantuan rencanannya bakal diberikan pada Desember 2022, yang ditargetkan kepada 334.011 orang lansia tunggal dan 98.934 orang penyandang disabilitas.
Baca juga: Dinsos Klaim Belum Ada Masalah Pencairan BLT BBM
Khusus untuk lansia tunggal di atas usia 80 tahun alias lansia yang tidak memiliki anggota keluarga untuk merawat, katanya, bantuan rencananya dititipkan melalui RT/RW. Adapun, bantuan kepada lansia tunggal dan penyandang disabilitas akan diberikan selama 1 bulan, atau Rp21.000 x 31 hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam mempersiapkan bansos untuk anak yatim.
"Anggaranya nanti akan disiapkan dan dihitung. Sudah komunikasi dan koordinasi," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
- Lobi Erick Thohir Jempol, SC Heerenveen Lepas Nathan Tjoe hingga Akhir Turnamen
- Kecelakaan di Jalan Solo-Jogja Delanggu Klaten, Pemotor asal Magetan Meninggal
- Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri Vs PSS, Misi Sleman Hindari Degradasi
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Rabu 24 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
