Kasus BNI Sumut, OJK Minta Penyelesaian Transparan
OJK mendorong BNI segera menuntaskan kasus nasabah di Sumut dengan transparan dan memastikan pengembalian dana berjalan.
Menteri Ekonomi Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati di KTT G20 di Roma, Italia/Instagram @smindrawati
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana untuk menambah anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp18,6 triliun, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga daya beli.
Dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp18,6 triliun, maka total perlindungan sosial di dalam APBN 2022 mencapai Rp431,5 triliun.
"Rp18,6 triliun yang akan diberikan atau bahkan sebagian sudah diberikan dalam bentuk BLT kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat dan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (19/5/2022).
BACA JUGA: Dunkin Donuts Dikabarkan Bakal Jual Aset untuk Bayar THR
Masing-masing program pemerintah juga mendapatkan tambahan anggaran. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan menjadi Rp28,2 triliun, Kartu Sembako Rp45,1 triliun, Kartu Prakerja Rp11 triliun, BLT Desa Rp28,8 triliun serta PBI JKN menjadi Rp46,5 triliun.
Penambahan ini termasuk untuk perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan yaitu Kartu Prakerja Rp9 triliun, Bantuan Pendidikan Rp9 triliun, Bantuan PKL Warung dan Nelayan Rp1,7 triliun dan BLT Minyak Goreng Rp7,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, tambahan anggaran tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga APBN serta pertumbuhan ekonomi nasional.
"Untuk itu kami melihat di tahun 2022 dengan kecenderungan inflasi dan gejolak di sektor keuangan ini, kita harus menjaga APBN kita secara hati-hati," ujar Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kemenhub mendirikan posko darurat di Pelabuhan Trisakti untuk menangani insiden Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Masalembo.
DPRD DIY mendorong penanganan kekeringan melibatkan seluruh OPD, tidak hanya BPBD, dengan dukungan koordinasi dan anggaran memadai.
Debit Sungai Tinalah Kulonprogo surut saat kemarau. Kondisi ini membuat wisata keceh diminati, tetapi wisatawan diminta tetap waspada.
Kejagung mengungkap Ferry Boboho mengembalikan Rp5 miliar pada Agustus 2026. Uang itu bagian dari Rp40 miliar Tan Kian.
DKP DIY menggelar Gita Laut 2026 di Pantai Congot untuk menjaga sumber daya pesisir dan melibatkan generasi muda dalam sektor kelautan.