Panglima Kudeta Myanmar Berkomitmen Atasi Krisis

Harianjogja.com, JAKARTA - Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing bercerita soal krisis di negaranya dalam pertemuan KTT ASEAN.

PM Singapura, Lee Hsien Loong, menyampaikan bahwa Min Aung Hlaing bercerita mulai dari pemicu krisis hingga situasi terbaru di Myanmar.

"Min Aung Hlain memberikan kami briefing soal situasi di Myanmar dan latar belakangnya mulai dari kudeta pada 1 Februari, perlawanan warga, situasi terkini, hingga apa visi ia soal Myanmar," ujar Lee Hsien Loong, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (24/4/2021).

Setelah Min Aung Hlaing memberikan keterangannya, kata Lee Hsien Loong, pemimpin negara anggota ASEAN bergantian memberikan tanggapan.

Lee Hsien Loong berkata, dirinya mendapati banyak kesamaan dari pernyataan para pemimpin negara yang berujung pada konsensus terkait penyelesaian krisis di Myanmar.

Mengacu pada keterangan pers Sekretariat ASEAN, konsensus tersebut terdiri atas lima poin. Kelimanya adalah penghentian kekerasan di Myanmar oleh segala pihak, penyelenggaraan dialog konstruktif untuk mencari solusi, pengiriman utusan khusus ASEAN, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta mediasi oleh ASEAN.

Lee Hsien Loong menambahkan, Min Aung Hlaing tidak keberatan dengan berbagai masukan yang diberikan oleh pemimpin negara anggota ASEAN. Bahkan, kata Lee Hsien Loong, Min Aung Hlaing siap berkomunikasi dengan ASEAN dalam kapasitas konstruktif untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

KTT ASEAN yang pertama kali dilakukan secara tatap muka saat pandemi COVID-19 tersebut salah satunya membahas tentang krisis Myanmar.

"Min Aung Hlaing mendengar apa yang kami sampaikan. Dia menerima poin-poin yang ia anggap akan membantu seperti tidak menentang ASEAN memiliki peran konstruktif, kunjungan delegasi ASEAN, ataupun bantuan kemanusiaan," ujar Lee Hsien Loong.

Pemerintah Myanmar belum memberikan tanggapan atas pernyataan di KTT ASEAN itu.

Hingga berita ini ditulis, situasi di Myanmar belum membaik. Jumlah korban jiwa dan warga yang dijadikan tahanan politik kian banyak. Untuk jumlah korban jiwa, misalnya, sudah mencapai 700 lebih dan diprediksi akan terus bertambah jika krisis Myanmar tak segera diakhiri.

Krisis itu sendiri dipicu kudeta yang dilakukan Militer Myanmar pada 1 Februari lalu. Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing memerintahkan penangkapan pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari Presiden Win Myint hingga Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

Ia menyakini para pejabat tersebut telah bermain curang di Pemilu Myanmar tahun lalu sehingga pantas untuk dikudeta. Adapun Min Aung Hlaing menjanjikan bakal ada pemilu baru untuk mencari pemimpin Myanmar yang "sah". Warga lokal tidak menerima tersebut, melakukan perlawanan untuk mendesak kepemimpinan junta diakhiri.

Sebagai informasi, Min Aung Hlaing dianggap paling bertanggung jawab atas kudeta pemerintahan yang sah hasil pemilu pimpinan Aung San Suu Kyi. Myanmar telah mengalami pergolakan sejak militer menggulingkan pemerintahan dan pasukan keamanan telah membunuh 728 pengunjuk rasa pro-demokrasi dalam upaya untuk menghancurkan protes anti-kudeta nasional.

Aung San Suu Kyi termasuk di antara 3.141 orang yang ditangkap sehubungan dengan kudeta tersebut, menurut penghitungan oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP). Peraih Hadiah Nobel Perdamaian itu menghadapi berbagai tuduhan, termasuk melanggar rahasia negara, yang bisa membuatnya dipenjara selama 14 tahun. Akan tetapi pengacaranya menolak tuduhan itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia