Advertisement
Pemerintah Larang Mudik. Warganet: Kami Tidak Mudik, Hanya Pulang Kampung
Sejumlah petugas gabungan dari Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan berjaga di checkpoint penyekatan arus mudik Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pada H-1 jelang Lebaran, Direktorat Lalu lintas Poda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas menjadi satu jalur untuk mempermudah penyekatan mobil pribadi dan angkutan umum yang membawa pemudik. - ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk melarang masyarakat Indonesia mudik Lebaran, menuai respon dari sebagian masyarakat, yang dituangkan dalam media sosial.
Sebagian masyarakat menuliskan dalam media sosial bahwa mereka tidak akan mudik tetapi pulang kampung. Baru-baru ini, netizen juga bercuit dalam Twitter dengan hastag #pulangkampung.
Advertisement
BACA JUGA : Pemkot Jogja Siapkan Sanksi untuk PNS yang Nekat Mudik
Hastag pulang kampung tersebut merespon keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang melarang semua kalangan (ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat) untuk mudik Lebaran, mulai 6 - 17 Mei 2021.
Pemerintah melarang mudik Lebaran dilakukan untuk menekan meluasnya kasus virus corona (Covid-19) yang mungkin terjadi setelah mudik.
#mudik gak boleh, gas pulang kampung kalau gitu. #PulangKampung
— anjas (@AnjasAswar) March 26, 2021
@realyomam
Emang gk pada rindu sanak sodara 2 tahun pak @jokowi
@chenilk_17
Untung aku gak mudik, Cuma pulang kampung #pulangkampung
BACA JUGA : Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021, Polri Akan Gelar Operasi Ketupat
@ininnawa__
ga boleh mudik, pulangkampung boleh wkwkkwkw
@ikofurqonmas
Mudik nggak boleh tapi #pulangkampung diizinkan. Wajah dengan air mata bahagia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
Advertisement
Advertisement
