Moeldoko Sebut Luhut Juga Disambangi Kader Demokrat

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan - Istimewa
03 Februari 2021 20:17 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan juga pernah disambangi sejumlah kader Partai Demokrat.

Kabar itu terkuak menyusul informasi adanya rencana kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kabar itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada awak media di kediamannya, Rabu (3/2/2021).

Pengakuan itu sekaligus usaha Moeldoko menepis tudingan yang diarahkan kepadanya terkait isu rencana pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari AHY.

“Pak LBP juga pernah cerita sama saya, oh saya juga didatangi oleh mereka-mereka. Case-nya juga sama. Tapi enggak ribut begini. Terus dibilangi jadi presiden lah, ya gak ada itu,” kata Moeldoko menirukan omongan Luhut.

Moeldoko meminta semua pihak tidak membuat tuduhan yang tidak berdasar ihwal kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Dia menyebutkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan setumpuk untuk menangani pandemi Covid-19.

“Pekerjaan urusan Covid-19 aja sudah gak karuan-karuan, kita pusing. Ngapain mikirin yang enggak, enggak penting,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada upaya di lingkaran Istana yang dekat dengan Presiden Jokowi untuk menggulingkan dirinya dari pucuk pimpinan Partai Demokrat.

AHY menyebut motif dari gerakan politik itu berkaitan dengan penentuan calon presiden atau Capres dalam Pemilu 2024.

“Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang,” kata AHY saat konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Senin (1/2/2021).

AHY menuturkan oknum di lingkaran Istana itu telah mencoba memengaruhi 360 kader Partai Demokrat yang memegang hak suara untuk mengadakan kongres luar biasa atau KLB.

“Rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti secara paksa ketua umum yang sah adalah dengan mengadakan kongres luar biasa berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan,” ujar AHY.

Sumber : Bisnis.com