Advertisement
Nadiem Akan Hukum Guru yang Wajibkan Murid Pakai Jilbab
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan akan memberi sanksi, termasuk pembebasan jabatan, kepada guru dan kepala sekolah yang terlibat intoleransi di lingkungan sekolah seperti di SMKN 2 Padang.
Sebelumnya, SMKN 2 Padang dituding melakukan intoleransi lantaran mewajibkan muridnya yang nonmuslim untuk menggunakan jilbab.
Advertisement
Nadiem mengatakan, berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan ekspresi sesuai dengan tingkat kualitas dan usianya di bawah bimbingan orangtua atau wali.
Sementara itu, pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebut, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Kemudian, pada Pasal 3 Ayat 14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar menengah dasar dan menengah bahwa pakaian seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.
“Dengan demikian, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tegas Nadiem melalui Instagramnya, Minggu (24/1/2021).
Nadiem menegaskan, pemerintah tidak akan menoleransi guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut.
Kemendikbud juga telah berkoordinasi dengan pemda untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Saya meminta, agar pemerintah daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini menjadi pembelajaran kita bersama,” tegas Nadiem.
Ke depannya, Kemendikbud akan terus berupaya untuk mencegah adanya praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah sebagai tindakan konstruktif.
Nadiem mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran dan membuka hotline khusus pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Soal Pembebasan Lahan untuk IKN dan PSN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
Advertisement
Advertisement