Advertisement
Suharso Monoarfa Optimistis Terpilih Kembali sebagai Ketua Umum PPP
Ketua Umum PPP yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis - Dedi Gunawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Suharso Monoarfa yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan optimistis akan kembali terpilih sebagai ketua umum PPP dalam Muktamar ke-9 PPP di Makassar pada Desember 2020.
Dalam rapat koordinasi daerah menjelang muktamar di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Suharso Monoarfa mengaku optimistis setelah rapat koordinasi dengan DPW-DPC Provinsi Bali, NTB, dan NTT itu.
Advertisement
"Kami dari DPW dan DPC Bali, NTB, dan NTT, mendukung Pak Suharso Monoarfa untuk kembali menjadi Ketua Umum pada saat muktamar ke-9 di Makassar pada Desember mendatang," kata Ketua DPW NTB Watiah, Minggu (8/11/2020).
Suharso Monoarfa mengklaim selain Bali, NTB dan NTT yang memberi dukungan, tercatat setengah provinsi di Indonesia juga siap kembali mengusung dirinya untuk menduduki posisi Ketum PPP.
"Di Makassar nanti saya akan membangun solidaritas antarkader PPP untuk lebih solid lagi," katanya.
Dia berharap muktamar PPP di Makassar akan berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada konflik yang bisa merugikan jalannya muktamar dan PPP.
Lebih lanjut, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan tidak ada masalah ihwal Suharso yang dilaporkan kader PPP ke KPK soal dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi.
"Pak Suharso Monoarfa menggunakan jet pribadi dalam kapasitas sebagai petinggi partai, bukan sebagai menteri atau pejabat negara (Kepala Bappenas). Itu kegiatan juga saat hari libur dan tidak untuk kepentingan negara," kata Arsul Sani.
Dia menambahkan tidak khawatir isu ini menjadi penghambat dukungan terhadap Suharso yang banyak mendapat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PPP pada lima tahun mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
