Ledakan Gas Pipa Tanam Robohkan Rumah di Medan, PGN Turunkan Tim
PGN menurunkan tim darurat usai dugaan ledakan gas pipa tanam merobohkan rumah di Medan yang menewaskan satu orang dan dua korban masih hilang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020). /Ist- dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya segera memaparkan roadmap atau peta jalan terkait dengan pemberian vaksin Covid-19 pada pekan ini.
"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus dipaparkan," ujar Presiden dalam arahannya saat Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2020), seperti dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Presiden mengatakan roadmap pemberian vaksin untuk memperjelas apa yang akan dilakukan.
Dalam arahannya pada ratas tersebut, Presiden juga menyampaikan data rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia yang diterimanya hingga 11 Oktober 2020 menunjukkan hasil yang baik, karena lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia.
Kepala Negara juga menyampaikan yang terpenting dilakukan adalah terus menekan kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai kedisplinan dalam protokol kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PGN menurunkan tim darurat usai dugaan ledakan gas pipa tanam merobohkan rumah di Medan yang menewaskan satu orang dan dua korban masih hilang.
Pemkot Jogja menganggarkan Rp5 miliar untuk memperkuat talud di enam titik sungai guna mengantisipasi longsor dan gerusan aliran air.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mendorong peningkatan alokasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi kalurahan
Pemkab Kulonprogo menerbitkan SE kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026 dan mulai menyalurkan bantuan air bersih.
AliExpress terancam denda Rp11,37 triliun dari Uni Eropa akibat gagal mencegah peredaran produk ilegal dan barang tiruan di platformnya.
Pendekatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan perusahaan dinilai perlu bertransformasi dari yang sebelumnya hanya berfokus pada risiko fisik,