Tur ke Indonesia Tinggalkan Kesan Mendalam bagi Kiper Muda Aston Villa
James Wright menyebut tur pramusim Aston Villa di Indonesia sangat menyenangkan usai menang 3-1 atas Indonesia All Stars di SUGBK.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers terkait insiden penyerangan Mapolsek Ciracas, di Mabes AD, Jakarta, Minggu (30/8/2020)./Antara-Syaiful Hakim
Harianjogja.com, JAKARTA - Pimpinan TNI Angkatan Darat memastikan memberikan sanksi tegas terhadap oknum TNI yang terlibat penyerangan ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta, pada Sabtu dinihari (29/8/2020) akan dikenakan sanksi pidana dan pemecatan.
"Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer," tegas Andika saat jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Minggu (30/8/2020).
Setidaknya 12 prajurit TNI AD sudah diperiksa terkait peristiwa ini. Sementara 19 prajurit lainnya akan dipanggil.
"Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya, kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan," tegas Andika.
Andika menegaskan sanksi tegas itu harus ditegakkan untuk menjaga marwah TNI AD.
"Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapa pun prajurit yang terlibat, apa pun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan saat menjadi anggota TNI AD," tegas Andika.
Baginya, TNI AD tak masalah kehilangan puluhan prajurit yang melanggar sumpah dengan melakukan penyerangan ini. Jenderal Andika tidak mau nama TNI dirusak oknum-oknum ini.
Selain itu, kata mantan Pangkostrad ini, pihaknya akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan.
"Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut dan nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya dan dari jumlah itulah yang nantinya akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apa pun perannya," jelas jenderal bintang empat ini.
Sehingga, tambah Andika, tidak ada lagi orang hanya pasrah, menyerahkan diri, sama sekali tidak.
"Mereka juga harus bertanggung jawab karena tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka," tuturnya.
Mabes AD juga sudah menyiapkan langkah berlapis apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan.
"Akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori obstruction of justice," papar Andika.
Andika memastikan tidak akan ada perlakuan yang berbeda kepada oknum TNI AD yang ikut dalam penyerangan ke Mapolres Ciracas.
"Jadi tidak akan ada lagi perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi, sama saja, begitu saja," kata Jenderal TNI Andika Perkasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
James Wright menyebut tur pramusim Aston Villa di Indonesia sangat menyenangkan usai menang 3-1 atas Indonesia All Stars di SUGBK.
Kronologi kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura, dari munculnya api hingga evakuasi sekitar 250 penumpang.
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menjadi juara Taipei Open 2026 setelah mengalahkan ganda Malaysia Aaron Chia/Aaron Tai.
IMF memproyeksikan Indonesia berada di peringkat ke-19 utang pemerintah terbesar dunia pada 2026, dengan rasio utang terhadap PDB 40,75%.
PKB DIY menggelar konsolidasi organisasi untuk memperkuat struktur kepengurusan dan menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Pemkab Gunungkidul memastikan gaji ASN dan PPPK aman hingga akhir 2026 meski belanja pegawai masih mencapai sekitar 39 persen APBD.