AHY Dorong Percepatan Pencairan Insentif Tenaga Medis
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). - Antara/Wahyu Putro A Harianjogja.com, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat berpendapat imbas pelonggaran kegiatan publik memicu wabah makin menyebar.
Pendapat itu berdasarkan data positif Covid-19 di atas 1.000 orang per hari dengan rekor tercatat 1.624 kasus pada 1 Juli 2020.
"Sudah ada 39 dokter, 31 perawat gugur akibat Covid-19. Tapi pencairan untuk tenaga medis baru 8,57 persen dari anggaran sebesar Rp5,6 triliun," tulis pria yang akrab disapa AHY melalui akun twitter @AgusYudhoyono, Jumat (4/7/2020).
AHY lebih lanjut menuliskan, Partai Demokrat mendorong pemerintah untuk mempercepat proses pencairan insentif para tenaga medis dengan memotong jalur birokrasi dan melibatkan stakeholder kesehatan untuk proses verifikasi serta validasi tenaga kesehatan yang terdaftar di Seluruh Indonesia.
"Proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan dengan mengaktifkan help desk di dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membantu pelaporan," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah juga dapat membuat sistem pelaporan online yang terhubung dan terintegrasi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Janji pemerintah pusat untuk mendukung bidang kesehatan seperti yang tertuang dala UU No.2/2020 harus segera direalisasikan," tambahnya.
Agus menilai kejelasan insentif bagian dari apresiasi atas keteguhan mereka. Kami yakin tenaga medis bekerja profesional, tanpa berharap imbalan. "Tapi janji pemerintah harus terealisasi," tegasnya.
Diluar harapan, pelonggaran kegiatan publik membuat wabah makin menyebar. Kasus positif diatas 1.000/hari dgn rekor tercatat 1.624 kasus (1/7). Sdh 39 dokter, 31 perawat gugur akibat Covid-19. Tapi pencairan insentif utk tenaga medis baru 8,57% dr anggaran sebesar Rp. 5,6 T.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) July 3, 2020
Disiapkan Rp87,55 Triliun
Dalam perkembangan lain, staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha memastikan anggaran untuk bidang kesehatan dalam rangka pemulihan akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp87,55 triliun cukup hingga Desember 2020.
“Apakah kita akan tambah? Sebenarnya uang yang kita anggarkan sekitar Rp87,5 triliun sudah diperkirakan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Kunta mengatakan hal tersebut terjadi karena pemerintah dalam mendesain anggaran untuk bidang kesehatan telah memperkirakan berbagai potensi yang akan terjadi, seperti melonjaknya jumlah pasien Covid-19.
Ia mencontohkan seperti dalam situasi saat ini yaitu semakin hari jumlah kasus positif Covid-19 semakin bertambah seiring dengan dilakukannya tes yang masif juga sudah diperkirakan.
“Waktu itu kita sudah punya modeling sampai dengan Desember ini kira-kira orang yang positif Covid-19 itu berapa. Saya enggak akan menyebutkan jumlahnya nanti kaget,” ujarnya.
Terlebih lagi Kunta menyatakan pemerintah juga telah memperkirakan total kasus positif Covid-19 hingga Desember 2020, termasuk jumlah pasien yang masuk rumah sakit, telah tertampung dalam anggaran sebesar Rp87,55 triliun.
“Sehingga base on modeling kita sampai akhir tahun nanti akan ada sekian ratus ribu orang yang kena dan dari situ yang masuk RS berapa ini sudah kita tampung di Rp87,5 triliun,” jelasnya.
Biaya penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp87,55 triliun terdiri dari belanja penanganan Covid-19 Rp65,8 triliun dan insentif tenaga medis Rp5,9 triliun.
Kemudian santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran JKN Rp3,5 triliun, Gugus Tugas Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 triliun.
“Di situ ada penanganan Covid-19 yang sekitar Rp65,8 triliun itu sebenarnya juga untuk menampung pasien yang belum terkena sekarang. Nah kita perkirakan sampai Desember nanti,” kata Kunta.
Sumber : Twitter, Antara, Bisnis.com
