Advertisement
MUI Jabar Tolak Pemulangan Eks ISIS ke Indonesia
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Advertisement
Harianjogja.com, BANDUNG--Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menolak pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) mantan pengikut Islamic State of Iraq and Syroa (ISIS) ke Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) MUI Jabar, Rafani Akhyar. Menurutnya lebih baik 600 eks militan ISIS tersebut tetap dibiarkan di luar Indonesia sebagai konsekuensi pilihan mereka.
"Hati kecil kami memang tidak setuju, karena mereka sudah milih dan bukan hanya pilihan, tapi mereka mengecam negara dan menyerang negara," ujar Rafani Akhyar saat dihubungi, Senin (10/2/2020).
Advertisement
Menurutnya, sejak mereka memutuskan untuk berangkat bergabung bersama ISIS, bisa dikatakan 600 orang tersebut sudah bukan menjadi WNI.
Pasalnya, video yang menampilkan aksi bakar paspor yang dilakukan 600 eks ISIS tersebut sudah tersebar di media sosial.
"Mereka juga pernah melakukan aksi bakar Paspor, videonya tersebar di media sosial. Kalau hati kecil kami biarkan saja disana. Itu konsekuensi mereka," katanya.
Kalaupun terpaksa harus diterima kembali di tanah air, Rafani menyebut harus ada persiapan serta program yang serius untuk menaturalisasi faham yang mereka pernah yakini.
Salah satunya yakni program deradikalisasi yang harus tepat. Semisal, melokalisasi para mantan anggota ISIS ini suatu pulau terpencil untuk memberikan faham NKRI yang baik dan benar.
"Orang yang tersesat harus dibetulkan. Cuma karena ini kan sudah terlibat langsung dalam peperangan di lapangan, jadi ini harus betul matang menurut kami," ucapnya.
Sehingga diakuinya membutuhkan banyak waktu untuk mengembalikan seseorang yang terpapar faham radikal seperti faham yang ditanamkan oleh ISIS.
"Kalau terpaksa diterima ya harus dengan persiapan yang matang. Harus dengan program terukur," katanya. (K34)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
FAA Denda Boeing Rp 50 Miliar
Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
Netanyahu Klaim Serangan ke Qatar untuk Singkirkan Pimpinan Hamas
Demo di Berlin Menolak Jerman Terlibat Dalam Perang
Advertisement
Presiden Prabowo Minta Kementerian Gerak Cepat Tangani Banjir Bali
Kemenkop Siapkan 80 Ribu Pendamping Koperasi Merah Putih
Donald Trump Siap Beri Sanksi Berat Terhadap Rusia
GMIE 2045 Desak DPR Bahas RUU Perampasan Aset Pasal demi Pasal
Koster Setop Izin Bangunan Komersial di Bali Pasca Banjir Besar
Advertisement
Evakuasi WNI dari Nepal Terus Berlanjut, 57 Orang Sudah Dipulangkan
Kesalahpahaman Ferry Irwandi dengan TNI Berakhir Damai
Banjir Bali Renggut 17 Nyawa, Kerusakan Meluas ke Empat Kabupaten
Istana Bantah Kabar Surat Presiden Pergantian Kapolri
OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
Advertisement
Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
Berita Pilihan
- Segini Gaji dan Tunjangan PPPK Paruh Waktu
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
Advertisement
Kawan Kompak Perkuat Dukungan untuk Pasien Psoriasis dan Vitiligo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
- Sejuta Lebih Warga Palestina Menolak Dievakuasi ke Wilayah Selatan Jalur Gaza
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
- Respons 7 Desakan Darurat Ekonomi, Luhut Temui Aliansi Ekonom
Advertisement
Advertisement
