Advertisement
Ma'ruf Amin Diusulkan Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI
Ma'ruf Amin. - Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Kiai Ma’ruf yang terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2019-2024 akan diusulkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah dalam musyawarah nasional mendatang sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
"Usulan itu tidak terlepas potensi dan kapasitas Kiai Ma'ruf yang sangat potensial untuk memperkuat MUI Pusat," kata Ketua Umum MUI Jateng Kiai Ahmad Darodji di Semarang.
Advertisement
Selain itu, kata dia, selama ini Kiai Ma'ruf Amin juga memberi kontribusi dan perhatian yang besar dalam menguatkan eksistensi MUI Pusat.
Menurut dia untuk jabatan ketua dewan pertimbangan MUI tidak ada aturan dalam Aturan Dasar Aturan Rumah Tangga (AD-ART) yang melarang menempati posisi tersebut, meskipun yang bersangkutan menjadi pejabat negara.
BACA JUGA
Berbeda untuk jabatan ketua umum, kata dia, sesuai Aturan Dasar Aturan Rumah Tangga (AD-ART) MUI disebutkan bahwa bagi kader MUI yang menduduki jabatan negara tidak diperkenankan maju sebagai calon ketua umum, sehingga Kiai Ma'ruf Amin bakal terkena aturan tersebut.
Untuk saat ini, kata dia, statusnya masih tetap Ketua Umum MUI Pusat yang akan berakhir pada saat diselenggarakannya Munas MUI yang dijawalkan awal tahun 2020.
"Hingga saat ini, Kiai Ma'ruf Amin tetap sebagai Ketua Umum MUI Pusat meskipun sudah menjadi Wapres terpilih yang akan dilantik pada Oktober 2019," ujarnya.
Ia menilai jabatan sebagai Ketum MUI Pusat ini tidak melanggar AD ART MUI.
Terkait usulan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI, kata dia, MUI Jateng akan total mengusulkan posisi tersebut untuk Kiai Ma'ruf Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu PP KUHAP
Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Jadi Terdakwa Gratifikasi Rp137 M
269 Keluarga di Cibeunying Wajib Direlokasi BNPB
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Advertisement
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Advertisement
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
Advertisement
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
Berita Pilihan
Advertisement
DLH Gunungkidul Bangun Fasilitas Cuci Truk Sampah di TPAS Wukirsari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa 12 Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
- Prabowo Wajibkan Becak Pakai Motor Listrik di Indonesia
- Longsor Banjarnegara: Dua Warga Tewas, SAR Cari Korban Lain
- Kasus Suap Proyek Jalan, Topan Ginting Hadapi Sidang Perdana
- DIY Hentikan Bansos untuk Ribuan Penerima Terindikasi Judol
- Hakim Tolak Eksepsi Dua Terdakwa Pembunuhan Brigadir Nurhadi
- Prabowo Targetkan Semua Kelas Pakai IFP, Dana dari Sitaan Koruptor
Advertisement
Advertisement
