Advertisement
Pemerintah Daerah Masih Punya Ruang Optimalkan Pemungutan Pajak
Ilustrasi - bppd.malangkota.go.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah daerah masih ada ruang untuk mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa tax ratio dari pajak daerah memang bakal bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.
Advertisement
Hal ini karena terbatasnya jenis-jenis pajak daerah dan setiap daerah pun memiliki potensi pajak yang berbeda-beda.
Meski jenis pajak daerah dipandang terbatas, Hestu mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan jenis-jenis pajak daerah yang ada sebagaimana tertuang dalam UU No. 28/2009.
Selain itu, DJP juga telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) yang meliputi pertukaran data, joint analysis, bimbingan teknis, dan koordinasi lainnya.
Penggalian potensi pajak pun bisa digali bersama-sama oleh DJP dan pemda meskipun objek pajaknya berbeda.
Contohnya, data pelaporan usaha restoran yang merupakan pajak restoran dapat dipertukarkan dengan data pelaporan pajak penghasilan (PPh) dalam SPT Tahunan.
"Itu untuk memastikan bawa WP tersebut telah melaporkan pajaknya dengan benar baik kepada DJP maupun kepada pemda," kata Hestu, Selasa (13/8/2019).
Per 2017, tax ratio rata-rata dari pajak daerah di Indonesia berada pada angka 1,2%.
Apabila dibandingkan dengan tax ratio pajak daerah di negara-negara lain, terdapat negara-negara yang tax ratio pajak daerahnya lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.
Contoh dari negara dengan tax ratio pajak daerah yang tinggi adalah Swedia di mana tax ratio pajak daerahnya bisa mencapai 16%.
Hal ini karena Swedia menerapkan sistem piggy-backing pajak penghasilan sehingga pemerintah daerah dapat memungut pajak penghasilan dari penghasilan yang sama. Tarif yang dikenakan pun mencapai 26%.
Di Australia, tax ratio pajak daerah bisa mencapai 4,4% dan hanya bersumber dari pajak atas properti. Namun, di Irlandia dengan prinsip yang sama dengan Australia tax ratio-nya justru berada pada angka 0,6%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Sheila on 7 Bikin Konser di Medan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Sumut Ikut Subur
- Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
- Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
Advertisement
Advertisement
