Advertisement
Malala Yousafzai Dizinkan Mengajar di Kanasa Asalkan Buka Jilbab

Advertisement
Harianjogja.com, TRENTON- Menteri Pendidikan Quebec Jean-Francois Roberge menyatakan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai dapat mengajar di Provinsi Quebec, Kanada, jika ia membuka jilbab.
Quebec belum lama ini memberlakukan Undang-undang 21, yang melarang pegawai pemerintah memakai lambang agama ketika berurusan dengan masyarakat, termasuk guru, perawat dan pengemudi bus.
Advertisement
Roberge pada Jumat (5/7) mengunggah foto di Twitter yang memperlihatkan dia berdiri bersama Malala, perempuan Pakistan yang adalah warga negara kehormatan Kanada, menurut laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Gambar itu diambil dalam sidang perencanaan G20, yang mereka hadiri di Prancis belum lama ini. Ironisnya, kedua orang tersebut membahas akses ke pendidikan.
Foto itu mengundang kecaman dari sejumlah orang, yang menuding mereka munafik, serta mengundang kemarahan di Twitter berkaitan dengan peraturan UU 21.
"Bapak Roberge, bagaimana tanggapan Anda jika (Malala) Yousafzai ingin menjadi guru di Quebec?" demikian pertanyaan seorang wartawan, Salim Nadim Valji, di Twitter.
Roberge menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan akan menjadi "kehormatan sangat besar" kalau Malala mengajar di Quebec. Tapi, katanya, sebagaimana di "negara lain yang terbuka dan memiliki toleransi, para guru tak bisa mengenakan lambang agama saat mereka melaksanakan fungsi mereka".
Malala selamat dari terjangan peluru yang ditembakkan anggota Taliban ke kepalanya pada 2012, saat ia berusia 15 tahun.
Sejumlah anggota Taliban mengincar Malala karena ia berani berbicara lantang bagi pendidikan buat anak perempuan. Serangan nekat terhadap Malala tersebut menyulut kemarahan di Pakistan dan kalangan internasional.
"Apakah Anda mengataka kepada dia bahwa di Quebec perempuan yang berpakaian seperti Malala tidak memiliki akses ke pekerjaan tertentu dalam bidang layanan masyarakat? Gara-gara pemerintah Anda," tulis pengguna lain Twitter.
Namun pada penghujung Juni, Roberge mengatakan meskipun hukum harus dihormati di sekolah, takkan ada pemeriksa yang akan dikerahkan seputar penerapan UU 21.
Tantangan hukum terhadap UU 21 telah diajukan oleh Perhimpunan Kemerdekaan Sipil Kanada serta Dewan Nasional Muslim Kanada.
Kedua kelompok itu menyatakan UU 21 secara tidak adil ditujukan kepada wanita Muslimah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
Advertisement

Pospit Pakem Kini Jadi Rumah Kedua Penggemar Olahraga Sepeda di Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pembangunan Sekolah Rakyat Ditargetkan Rampung Sebanyak 135 Lokasi pada 2026
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- KPK Sebut Nomor Ponsel Hasto Kristiyanto Ternyata Bernama Sri Rejeki Hastomo, Ini Komentarnya
- KPU Tetapkan Istri Mendes PDT Sebagai Bupati Serang Hasil PSU
- Pelaku Usaha Ingin Penerbangan Langsung ke Bandara Ahmad Yani Segera Dibuka
- Polri Buru Pelaku Penipuan Modus Kripto Platform JYPRX, SYIPC, dan LEEDSX
- KBRI Upayakan Perlindungan WNI di Kamboja
Advertisement