Advertisement
Malala Yousafzai Dizinkan Mengajar di Kanasa Asalkan Buka Jilbab

Advertisement
Harianjogja.com, TRENTON- Menteri Pendidikan Quebec Jean-Francois Roberge menyatakan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai dapat mengajar di Provinsi Quebec, Kanada, jika ia membuka jilbab.
Quebec belum lama ini memberlakukan Undang-undang 21, yang melarang pegawai pemerintah memakai lambang agama ketika berurusan dengan masyarakat, termasuk guru, perawat dan pengemudi bus.
Advertisement
Roberge pada Jumat (5/7) mengunggah foto di Twitter yang memperlihatkan dia berdiri bersama Malala, perempuan Pakistan yang adalah warga negara kehormatan Kanada, menurut laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Gambar itu diambil dalam sidang perencanaan G20, yang mereka hadiri di Prancis belum lama ini. Ironisnya, kedua orang tersebut membahas akses ke pendidikan.
Foto itu mengundang kecaman dari sejumlah orang, yang menuding mereka munafik, serta mengundang kemarahan di Twitter berkaitan dengan peraturan UU 21.
"Bapak Roberge, bagaimana tanggapan Anda jika (Malala) Yousafzai ingin menjadi guru di Quebec?" demikian pertanyaan seorang wartawan, Salim Nadim Valji, di Twitter.
Roberge menanggapi pertanyaan itu dengan mengatakan akan menjadi "kehormatan sangat besar" kalau Malala mengajar di Quebec. Tapi, katanya, sebagaimana di "negara lain yang terbuka dan memiliki toleransi, para guru tak bisa mengenakan lambang agama saat mereka melaksanakan fungsi mereka".
Malala selamat dari terjangan peluru yang ditembakkan anggota Taliban ke kepalanya pada 2012, saat ia berusia 15 tahun.
Sejumlah anggota Taliban mengincar Malala karena ia berani berbicara lantang bagi pendidikan buat anak perempuan. Serangan nekat terhadap Malala tersebut menyulut kemarahan di Pakistan dan kalangan internasional.
"Apakah Anda mengataka kepada dia bahwa di Quebec perempuan yang berpakaian seperti Malala tidak memiliki akses ke pekerjaan tertentu dalam bidang layanan masyarakat? Gara-gara pemerintah Anda," tulis pengguna lain Twitter.
Namun pada penghujung Juni, Roberge mengatakan meskipun hukum harus dihormati di sekolah, takkan ada pemeriksa yang akan dikerahkan seputar penerapan UU 21.
Tantangan hukum terhadap UU 21 telah diajukan oleh Perhimpunan Kemerdekaan Sipil Kanada serta Dewan Nasional Muslim Kanada.
Kedua kelompok itu menyatakan UU 21 secara tidak adil ditujukan kepada wanita Muslimah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement