Advertisement
Tak Tanggapi Isu IMB Pulau Reklamasi, Anies Diterpa Kritik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - Antara/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterpa kabar terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. Namun, dalam dua hari belakangan Anies belum menanggapi isu tersebut.
Pada Rabu (12/6/2019), Anies enggan berkomentar terkait hal tersebut dan mengatakan penjelasan mengenai IMB tersebut akan diumumkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik).
Advertisement
Kamis (13/6/2019) ini, Anies malah enggan memberikan keterangan apa pun ketika ditanya wartawan setelah melaksanakan apel di Monas. Ketidakjelasan ini pun menimbulkan kritik dari berbagai pihak baik pendukung maupun oposisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan keluarnya IMB tersebut tidak sesuai prosedur. Penerbitan IMB tersebut harus dilandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga hari ini tidak kunjung selesai disusun.
Namun, di satu sisi dia juga mengatakan bangunan yang berdiri di lahan reklamasi tersebut tidak bisa serta merta dibiarkan begitu saja.
Di lain pihak, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta yang merupakan anggota Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga mengatakan keluarnya IMB tersebut justru menunjukkan inkonsistensi Anies yang sejak kampanye Pilkada 2017 menolak reklamasi yang dipandang menyalahi aturan.
"Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB sedangkan IMB harus ada zonasinya? Apakah itu layak untuk pembangunan? Apakah fasos, fasum, jalur hijau, atau apa? Makanya harus ada zonasinya," ujar Pandapotan, Kamis (13/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
