Advertisement
Tak Tanggapi Isu IMB Pulau Reklamasi, Anies Diterpa Kritik
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau salah satu kawasan di pulau reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). - Antara/Dhemas Reviyanto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diterpa kabar terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau D atau Kawasan Pantai Maju. Namun, dalam dua hari belakangan Anies belum menanggapi isu tersebut.
Pada Rabu (12/6/2019), Anies enggan berkomentar terkait hal tersebut dan mengatakan penjelasan mengenai IMB tersebut akan diumumkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik).
Advertisement
Kamis (13/6/2019) ini, Anies malah enggan memberikan keterangan apa pun ketika ditanya wartawan setelah melaksanakan apel di Monas. Ketidakjelasan ini pun menimbulkan kritik dari berbagai pihak baik pendukung maupun oposisi di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan keluarnya IMB tersebut tidak sesuai prosedur. Penerbitan IMB tersebut harus dilandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang hingga hari ini tidak kunjung selesai disusun.
Namun, di satu sisi dia juga mengatakan bangunan yang berdiri di lahan reklamasi tersebut tidak bisa serta merta dibiarkan begitu saja.
Di lain pihak, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta yang merupakan anggota Fraksi PDIP Pandapotan Sinaga mengatakan keluarnya IMB tersebut justru menunjukkan inkonsistensi Anies yang sejak kampanye Pilkada 2017 menolak reklamasi yang dipandang menyalahi aturan.
"Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB sedangkan IMB harus ada zonasinya? Apakah itu layak untuk pembangunan? Apakah fasos, fasum, jalur hijau, atau apa? Makanya harus ada zonasinya," ujar Pandapotan, Kamis (13/6/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Uang Palsu UIN Alaudin Makassar, Pelaku Utama Sukses Ditangkap
KPK Sebut Pemanggilan Hasto Tunggu Kelengkapan Berkas Penyodikan Rampung
Anggota DPR RI Terang-terangan Minta Jatah Kuota Petugas Haji kepada Menag
Advertisement
Presiden Tegaskan Mark-Up Dana Proyek Sama Saja dengan Merampok Rakyat
Pesawat Jeju Air Nyaris Kembali Alami Kecelakaan, Begini Detailnya
Advertisement
Buka Suara Ihwal Pemanggilan MKD, Begini Komentar Rieke Dyah Pitaloka
Biaya Haji 2025 Diusulkan Kemenag Sebesar Rp93,3 Juta
Advertisement
Berita Pilihan
- BMKG Ingatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia pada Januari 2025
- Perayaan Tahun Baru Dirayakan Unik di Berbagai Belahan Dunia
- Aksi Tolak Kenaikan PPn 12 Persen Ricuh, Polisi: Tidak Ada Demonstran yang Ditangkap
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines yang Tewaskan 39 Orang Disebut Jatuh karena Ditembak
- Israel Gempur Gaza Utara, 50 Warga Palestina Tewas
Advertisement
DPRD Kota Jogja Dorong Pemkot Jogja Serius Tangani Sampah selama Libur Akhir Tahun
Advertisement
Liburan, Berikut Perbandingan Harga Tiket Pesawat Garuda, Super Airjet, dan Citilink
Advertisement
Berita Populer
- Menko AHY: Butuh Rp1,5 Triliun untuk Peremajaan Kapal Laut
- Kronologi Kecelakaan Pesawat Jeju Air: Jadi Peristiwa Penerbangan Paling Mematikan
- KPK Gali Informasi Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia
- Pemprov DKI Benarkan Terpidana Korupsi Timah Harvey Moeis Terdaftar Penerima Bantuan BPJS
- Kebakaran Rumah di Senen Jakarta Pagi Ini Tewaskan 2 Orang
- Pertemuan Ketum Partai KIM Plus dengan Prabowo juga Bahas soal PPN 12 Persen
- Kebakaran Rumah di Senen yang Merenggut Dua Korban Jiwa Diduga Akibat Korsleting Listrik
Advertisement
Advertisement
