Prabowo Temui Megawati, Ini Isi Pembicaraan di Teuku Umar
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
Ilustrasi PDIP luncurkan tagline dan atribut milenial./Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA--Sejumlah habib, ramai-ramai dibaiat menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Pembaiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). Dalam acara itu, ia menyerahkan kartu tanda anggota PDIP kepada para habib.
Sebagaimana dilaporkan Suara.com, Megawati datang sekitar pukul 14.10 WIB. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga hadir dalam kesempatan, yang kemudian disusul oleh Sekjen Hasto Kristiyanto bersama beberapa tokoh Islam yang terdiri dari para habib.
Habib yang masuk PDIP di antaranya yakni Habib Husein Muhdar Al Mohdar, tokoh agama di Jawa Timur; dan Habib Moh Sholeh Al Muhdar, yang menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren Se-Indonesia.
Selain itu, ada pula Habib Ali Assegaf yang merupakan Staf Khusus Gusdur dan KH Said Aqil Siraj. Selain diberikan kepada para Habib. KTA akan diberikan kepada para tokoh purnawirawan dan akademisi yang juga menyatakan bergabung bersama PDIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Prabowo menemui Megawati di Teuku Umar untuk takziah Guruh Soekarnoputra. Keduanya juga berbincang soal bangsa dan negara.
Indonesia baru memiliki 66 dokter aritmia untuk sekitar 280 juta penduduk. Akses deteksi dini dan terapi gangguan irama jantung perlu diperluas.
Jadwal PSIM Jogja vs Persija pada 10 Oktober 2026 dimajukan ke pukul 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung karena pertimbangan keamanan.
SPP-TDLN mulai memungut PPN transaksi digital luar negeri sejak 25 September 2026 dengan melibatkan perbankan dan fintech.
El Nino diperkirakan berdampak hingga 2027. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk menjaga produksi dan harga pangan.
Pemerintah masih menunggu usulan DPR soal presidential threshold dalam revisi UU Pemilu sebelum menentukan sikap terkait aturan pencalonan presiden.