Pemerintah Siapkan Rp 9,2 Triliun untuk Infrastruktur Kerakyatan

Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau salah satu lokasi rehabilitasi irigasi di Sungai Lodoyo, Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Irfan Anshori
22 Maret 2019 17:17 WIB Nancy Junita News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 9,2 triliun untuk membangun infrastruktur kerakyatan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, yang dimaksud infrastruktur kerakyatan yaitu infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp 790 miliar, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa sejumlah Rp 2,02 triliun, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian senilai Rp 4,29 triliun.

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf, Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa hal itu menunjukan bahwa  Presiden Jokowi tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti tol, pelabuhan dan bandara, tapi juga infrastruktur untuk rakyat kecil.

"Tidak banvak orang tahu jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berupa jalan tol, atau bandar udara saja. Presiden Jokowi juga melakukan berbagai macam infrastruktur kerakyatan yang dapat berdampak langsung pada masyarakat," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2019).

Oleh karena itu, moto kerja nyata yang dimiliki Jokowi, lanjutnya, memang benar adanya.

 Jokowi tidak menghiraukan kritik kubu oposisi terkait pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahannya, namun langsung membuktikan bahwa pembangunan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak bukan untuk sebagian golongan saja.

"Pengalokasian dana pembangunan infrastruktur kerakyatan Jokowi ini sendiri sangat strategis dengan berbagai program yang menyangkut kehidupan banka masyarakat, semisal mengenai permasalahan sanitasi," tandas politis Golkar itu.

Misbakhun menambahkan, bahwa pendapat yang mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak berdampak bagi masyarakat kecil bisa terpatahkan dengan fakta-fakta tersebut.

 

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia