Advertisement
Pemerintah Siapkan Rp 9,2 Triliun untuk Infrastruktur Kerakyatan
Presiden Joko Widodo (kiri) meninjau salah satu lokasi rehabilitasi irigasi di Sungai Lodoyo, Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). - ANTARA/Irfan Anshori
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp 9,2 triliun untuk membangun infrastruktur kerakyatan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, yang dimaksud infrastruktur kerakyatan yaitu infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
Secara rinci anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan 155 unit jembatan gantung sebesar Rp 790 miliar, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 9.000 desa sejumlah Rp 2,02 triliun, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 206.500 unit hunian senilai Rp 4,29 triliun.
Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Maruf, Muhammad Misbakhun mengatakan bahwa hal itu menunjukan bahwa Presiden Jokowi tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti tol, pelabuhan dan bandara, tapi juga infrastruktur untuk rakyat kecil.
"Tidak banvak orang tahu jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berupa jalan tol, atau bandar udara saja. Presiden Jokowi juga melakukan berbagai macam infrastruktur kerakyatan yang dapat berdampak langsung pada masyarakat," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2019).
Oleh karena itu, moto kerja nyata yang dimiliki Jokowi, lanjutnya, memang benar adanya.
Jokowi tidak menghiraukan kritik kubu oposisi terkait pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahannya, namun langsung membuktikan bahwa pembangunan tersebut semata-mata dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak bukan untuk sebagian golongan saja.
"Pengalokasian dana pembangunan infrastruktur kerakyatan Jokowi ini sendiri sangat strategis dengan berbagai program yang menyangkut kehidupan banka masyarakat, semisal mengenai permasalahan sanitasi," tandas politis Golkar itu.
Misbakhun menambahkan, bahwa pendapat yang mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak berdampak bagi masyarakat kecil bisa terpatahkan dengan fakta-fakta tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
Advertisement
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
Advertisement
Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
Tok! MK Bacakan Putusan Hasil Sengketa Pilpres pada Senin 22 April Mendatang
Advertisement
Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Sabtu 20 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement
