Bulog Terapkan Formula 2-3-4 untuk Jaga Mutu Beras SPHP
Bulog mengubah pola pengelolaan stok beras SPHP dari FIFO menjadi formula mixing 2-3-4 untuk menjaga mutu beras yang disalurkan.
Jusuf Kalla/Bisnis Indonesia-Felix Jody Kinarwan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Meski menjadi bagian dari penyelenggara negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengritik pelaksanaan Pemilu tahun ini. Pasalnya, masyarakat harus mencoblos beberapa kertas suara untuk memilih pilihannya.
Menurut Ketua Umum PMI ini, cara memilih dengan mencoblos adalah cara lama yang sebenarnya tidak perlu digunakan lagi.
"Pemilu ini yang tersulit di dunia. Karena orang kira-kira harus nusuk 5 kali. Nusuk ini primitif sebetulnya," kata Wapres JK saat menghadiri Diskusi Prospek Ekonomi di Tahun Politik, di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
JK menuturkan, alasan Indonesia masih mencoblos, karena masyarakat masih ada yang buta huruf. Disebutkannya, saat ini sebanyak 3 persen masyarakat dari total penduduk masih buta huruf.
"Dasarnya sederhana karena masih ada yang buta huruf yakni 3 persen di Indonesia. Jadi kita ikuti yang 3 persen abaikan 97 persen," ucap dia.
Maka dari itu, Indonesia harus merubah tata cara memilih dalam pemilu. Karena, memilih lewat mencoblos itu hanya ada di dua negara yaitu di Indonesia dan Afrika.
"Zaman saya pernah contreng 2009 tapi kembali ke tusuk, nyoblos," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Bulog mengubah pola pengelolaan stok beras SPHP dari FIFO menjadi formula mixing 2-3-4 untuk menjaga mutu beras yang disalurkan.
DPC Gerindra Gunungkidul mulai membangun kantor permanen di Baleharjo dengan anggaran sekitar Rp1 miliar dari iuran kader dan anggota.
Warga Padukuhan Karang menolak tambang pasir Sungai Progo. DPRD Kulonprogo mendesak Pemkab hadir, sementara Wabup mengaku sudah mediasi.
Wamenkes Dante Saksono menyebut layanan BPJS akan disetarakan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan prioritas penyakit katastropik.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.