Advertisement
DEBAT CAPRES III: Mengganggu, BPN Maupun TKN Bisa Diusir
Sekretaris TKN Jokowi-Maruf, Hasto Kristiyanto dan Direktur Program TKN Jokowi-Maruf, Aria Bima./JIBI - BISNIS/Muhammad Ridwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Para pendukung masing-masing caln wakil presiden bisa saja diusir dalam perhelatan Debat Capress III 17 Maret mendatang. Hal itu sudah disepakati baik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Kesepakatan itu dihasilkan setelah empat jam membahas persiapan Debat Capres III bersama KPU RI. "Kami rapat selama empat jam, tadi banyak pikiran-pikiran jernih yang disampaikan," kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers bersama TKN di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (26/2/2019) malam.
Advertisement
Direktur Program TKN Aria Bima menambahkan dalam rapat bersama itu, pihaknya juga mengusulkan agar KPU mengatur dengan lebih baik kanalisasi tempat menonton bareng debat bagi para tim pendukung.
"Kami juga sepakat memberikan kewenangan kepada KPU mengusir apabila ada salah satu atau salah dua dari kami yang mengganggu jalannya acara," jelas Aria Bima.
Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan rapat itu membahas persiapan debat ketiga sekaligus keempat dan kelima, karena jarak penyelenggaraan ketiga debat terakhir berdekatan.
Salah satu hak teknis yang turut dibahas, kata Arief, adalah tidak ada lagi pengajuan pertanyaan berdasarkan video.
"Semua pertanyaan diajukan secara oral atau bukan dengan video atau gambar," kata Arief.
Debat Capres III disepakati 17 Maret 2019 di Hotel Sultan, Debat Capres IV 30 Maret 2019 di Hotel Shangrilla, dan Debat Capres V pada 13 April 2019 di Hotel Sultan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 24 April 2024: PPDB Kelas Olahraga hingga Hasil Arsenal vs Chelsea Skor 5-0
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
- Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Advertisement
Advertisement
