Dipolisikan karena Sebut Kitab Suci Itu Fiksi, Rocky Gerung Curhat di Facebook

Yusran Yunus

Kamis, 31 Januari 2019 - 09:57 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Dipolisikan karena Sebut Kitab Suci Itu Fiksi, Rocky Gerung Curhat di Facebook

Rocky Gerung - facebook

Harianjogja.com, JAKARTA--Hari ini, Kamis (31/1), filsuf/cendekiawan Rocky Gerung (RG) akan dimintai kesaksiannya terkait pernyataannya di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One pada 10 April 2018. Ia dijadwalkan memenuhi panggilan polisi pukul 10.00 WIB di Polda Metro Jaya.

Jack Boyd Lapian sebagai pelapor, menuding RG telah melakukan dugaan tindak pidana penistaan agama karena mengeluarkan pernyataan bahwa kitab suci itu adalah fiksi.

Dalam pesan Whatsapp (WA)-nya, RG membenarkan telah menerima surat panggilan dari polisi tersebut. Beberapa jam setelah menerima surat panggilan polisi, RG memposting sejumlah status di akun Facebook-nya.

Pada 29 Januari pukul 22.12 WIB, RG menulis status satu kata: Momentum. Status tersebut menyertai foto berisikan surat panggilan polisi.

Pada 30 Januari, beberapa jam sebelum memenuhi panggilan polisi, RG membuat lebih banyak status. Berikut beberapa statusnya:

Ketika si Dengki dan si Dungu bahu membahu menegakkan benang basah.
Hukum itu kontrak akal sehat. Bukan alat dengki si Dungu.
"kitab suci" itu, hakikatnya adalah "konsep". Bukan cetakan.
Bong, gue males nanggapi caci-maki dungu kalian. Silakan lanjut.
Sudah pongah, tetap dungu, tapi ngotot terus kuasa. Absurd kalian.

AKhir-akhir ini, nama RG kian populer dengan pernyataan-pernyataan kritis dan cara penyampaiannya yang unik, menyangkut berbagai hal kebangsaan, termasuk kritis terhadap pemerintahan Joko widodo-Jusuf Kalla.

Pria kelahiran Manado Sulawesi Utara 60 tahun silam ini alumni jurusan ilmu filsafat Universitas Indonesia pada tahun 1986. Semasa kuliah, dikenal dekat dengan tokoh-tokoh terkenal seperti Hariman Siregar dan Marsilam Simanjuntak.

Bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Azyumardi Azra, RG ikut mendirikan lembaga think-tank di bidang demokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute pada 2005.