Advertisement
Jokowi Gelar Pertemuan Tertutup untuk Persiapan Debat
Bakal capres cawapres Pilpres 2019, Joko Widodo (kanan) dan Ma'ruf Amin saat tiba di RSPAD untuk tes kesehatan yang diselenggarakan KPU, Jakarta, Minggu (12/8). - ANTARA/Akbar N
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin menggelar diskusi dan pematangan teknis jelang debat pertama Capres - Cawapres. Kegiatan diskusi dan pematangan persiapan debat oleh petahana ini digelar tertutup di Djakarta Theater , Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019) malam.
Capres petahan Jokowi tiba di Djakarta Theater sekitar pukul 19.06 WIB. Jokowi hadir didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung. SeKetua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir dan mantan presenter televisi sekaligus Politisi Partai NasDem Tina Talisa lebih dulu tiba di lokasi pertemuan sebelum Jokowi hadir.
Advertisement
"Kehadiran Pak Presiden selain ingin membriefing TKN, beliau juga ingin mengetahui persiapan teknis kami di dalam menyiapkan debat ini," kata Wakil Ketua TKN Abul Kadir Karding di Djakrta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat.
Politikus PKB ini mengatakan sejumlah hal teknis akan dibahas Jokowi - Ma'ruf bersama timses. Antara lain terkait dengan durasi yang diberikan dalam proses debat. Selain itu, juga mendiskusikan perihal persamaan persepsi antara Jokowi dan Ma'ruf Amin.
"Yang pertama adalah bagaimana menyampaikan kalimat dengan diatur oleh waktu. Harus ada adaptasi, karena waktunya ada yang tiga menit, ada yang dua menit. Yang kedua perlu diskusi dengan Kiai Ma'ruf tentang penyamaan persepsi antara keduanya," kata dia.
Selain itu persiapan terkait tata letak, posisi duduk hingga kekompakan keduanya dalam berkomunikasi."Tentang kekompakan dan komunikasi terjadi. Yang ketiga adalah apapun Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ingin memastikan tata letak, jarak, dan posisi duduk audience dan sebagainya. Ini penting beliau memahami untuk persiapan debat nanti," imbuhnya.
Sesi debat pertama Capres dan Cawapres akan berlangsung pada 17 Januari 2019 mendatang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Debat Capres dan Cawapres sesi pertama akan membahas tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Becak Kayuh Bertenaga Listrik Resmi Mengaspal di Malioboro, Bentor Akan Dibatasi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
