Advertisement
PSI Mengaku Siap Tidak Digaji jika Jadi Wakil Rakyat
Tsamara Amany. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan seluruh kadernya siap tidak digaji di parlemen apabila memiliki kinerja legislasi buruk.
"Jika diberikan amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany di Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Advertisement
Menurut Tsamara, sudah selayaknya pemberian gaji kepada anggota DPR disandarkan pada prinsip meritokrasi, yakni anggota DPR hanya berhak diberi gaji apabila kinerjanya memuaskan. "Kami mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," kata Tsamara.
Tsamara menegaskan bahwa anggota DPR seharusnya tidak perlu digaji bila tidak memperbaiki dan memaksimalkan tugas legislasinya.
Praktik penghamburan uang rakyat dalam bentuk menggaji anggota dewan yang bahkan tidak mampu menyelesaikan undang-undang yang menjadi tugas pokoknya. Hal ini, lanjut dia, harus segera dihentikan.
"Masa terus-menerus diwakili anggota DPR semacam itu," ujar Tsamara.
Sejak Agustus 2018, kata dia, PSI telah menginisiasi gerakan "Bersih-Bersih DPR" untuk menghentikan praktik penghamburan uang rakyat.
Salah satu hal yang dipersoalkan PSI adalah tidak adanya kewajiban melaporkan perjalanan dinas anggota DPR, termasuk dalam rangka menyelesaikan RUU. Adapun wacana penghentian gaji anggota DPR ini pertama kali dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Selasa (4/12).
Wacana ini bergulir tidak lama setelah Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis laporan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018 s.d. 2019.
Berdasarkan hasil pemantauan Formappi, pada masa sidang tersebut, DPR hanya mampu mengesahkan tiga RUU dari 24 RUU yang direncanakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Melonguane
Serapan Anggaran BGN hingga Kementerian PU Masih Rendah
Pemerintah Bakal Bangun Enam Pusat Perawatan Pesawat Udara Terpadu
Militer Madagaskar Bentuk Komite Pemerintahan
Advertisement
Polisi Lakukan Penyidikan Kasus Bangunan Ambruk di Ponpes Al-Khoziny
Pasukan Afghanistan dan Pakistan Terlibat Bentrokan di Kandahar
Polisi Tetapkan H Tersangka Utama Kasus Pembunuhan Pegawai Alfamart
2.039 Kios Lakukan Kecurangan Penjualan Pupuk, Begini Respons Mentan
Masih Ada Mismatch Antara Lowongan Kerja dengan Skill yang Dibutuhkan
Advertisement
Kemenkeu Salurkan Rp644,9 Triliun Dana Transfer ke Daerah
Mutasi TNI, Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana Jadi Sesmilpres
Nomor Anthony Albanese dan Donald Trump Jr Bocor
Pemerintah Pastikan Tak Bentuk BPN
Obrolan Prabowo-Trump Informal dan Tak Singgung Urusan Formal
Advertisement
KPK Telah Periksa Arie Prabowo, Eks Dirut Antam dan Ayah Eks Menpora
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Irlandia vs Jerman, Skor 0-1, Die Mannschaft Menang
- Keracunan Jadi Penyebab Anggaran MBG untuk SPPG Jogotirto Disetop
- Top Ten News Harianjogja.com Selasa 14 Oktober 2025:
- Kata Menaker Yassierli soal Isu Bantuan Subsidi Upah Tahap Dua
- Dana TKD Dipangkas, Pemkab Bantul Petakan Sejumlah Program Terdampak
- 6 Calon PPPK Paruh Waktu di Kulonprogo Mengundurkan Diri
- Camat Colomadu Karanganyar Didemosi Jadi Kasi, Alasan Masih Misterius
Advertisement
Advertisement
