Advertisement
Materi Korupsi Orde Baru Bisa Masuk dalam Debat Capres-Cawapres
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Capres Prabowo Subianto di sela-sela pengambilan nomor urut pasangan calon untuk pemilihan Presiden 2019, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Reuters/Darren Whiteside
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengusulkan soal debat pilpres bertema korupsi Orde Baru. Komisi Pemilihan Umum menanggapi usulan tersebut. Anggota KPU Viryan Aziz mengungkapkan pihaknya akan membahas usulan tersebut.
"Iya akan dibahas. Ya nanti jadi catatan masukan nanti akan dibahas," kata Viryan saat ditemui di Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).
Berkenaan dengan itu, Viryan menjelaskan bahwa dalam menentukan materi debat, KPU akan terlebih dahulu mengundang dan meminta masukan dari para ahli. Tolok ukur dalam menentukan tema atau materi debat harus disesuaikan dengan kondisi kebangsaan saat ini.
"Kami akan mengundang dari masukan dari berbagai pihak. Prinsipnya adalah poin-poin apa yang dijadikan tema debat itu mencerminkan kondisi kebangsaan kita," imbuhnya.
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni mengusulkan agar korupsi era Orba dimasukan ke dalam materi debat calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019. Hal itu, guna memberikan pendidikan terkait permasalahan korupsi di Indonesia.
Selain itu, Antoni mengungkapkan usulan itu sekaligus guna membuktikan pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi Indonesia stadium empat.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan Perpres AI sebagai Payung Regulasi Nasional
Korban Banjir Cikande Tangerang Mendesak Butuh Bantuan Logistik
Cemaran Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Impor S-26 Promil
KLH Siapkan Gugatan Triliunan Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera
Advertisement
Banjir Rendam 25 Desa di Kudus, Lebih 48 Ribu Warga Terdampak
Anwar Ibrahim Umumkan Malaysia Ikut Misi Kemanusiaan Gaza
Indonesia Pulangkan 27.768 WNI dari Konflik dan Kejahatan Global
Jaksa Korea Selatan Tuntut Hukuman Mati Yoon Suk Yeol
Petugas Haji Diingatkan Disiplin, Menhaj: Anda Wakil Negara
Advertisement
Alasan Keamanan, Wapres Gibran Tunda Kunjungan ke Yahukimo
BNPB Catat 1.189 Korban Tewas Banjir dan Longsor di Sumatera
KPK Geledah Kantor PT Wanatiara Persada Terkait Suap Pajak
BNPB Tekankan Data Akurat untuk Pemulihan Sumbar
Kemenkes Kunci Data Kesehatan Haji, Fitur Edit Dihapus
Advertisement
Kasus Suap Bekasi, KPK Periksa Sopir Ayah Bupati
Berita Pilihan
- KLH Siapkan Gugatan Triliunan Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera
- Anwar Ibrahim Umumkan Malaysia Ikut Misi Kemanusiaan Gaza
- Indonesia Pulangkan 27.768 WNI dari Konflik dan Kejahatan Global
- Iran Memanas, Reza Pahlavi Ungkap Peta Jalan Transisi
- Kisah Inspiratif: Penjual Es Kelapa Daftarkan 24 Keluarga untuk Haji
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bantul Siapkan Uji Aplikasi Satria KDMP untuk Dua Koperasi
- BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan, Jogja Perpanjang Siaga Bencana
- Peluang Gen Z di Era AI: Gig Economy, Literasi, dan Kebijakan
- Kesepian Dinilai Melukai Otak seperti Nyeri Fisik, Ini Dampaknya
- Longsor Terjang Jumapolo-Jatiyoso, Akses Jalan Sempat Terputus
- DLH Gunungkidul Anggarkan Rp160 Juta untuk Pakan Monyet
- Kim Jong Un Rombak Pengawal, Khawatir Skenario Ukraina
Advertisement
Advertisement
