Penyerapan dan Penggunaan Dana Desa Dinilai Semakin Baik

Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan penyerapan dan penggunaan dana desa semakin baik sehingga mampu meningkatkan pemberdayaan desa.

"Peningkatan penyerapan (penggunaan dana desa) ini menunjukkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Menko PMK Puan Maharani dalam siaran persnya yang diterima Antara Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Pernyataan Menko PMK tersebut disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, untuk menghadiri rapat koordinasi pengendalian program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di aula pertemuan Kantor Bupati Deli Serdang, Medan.

Menko PMK menjelaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan desa, yang diantaranya melalui peningkatan kualitas rekrutmen pendamping desa, kerja sama formal dengan kepolisian, kejaksaan, dan beberapa kementerian terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kapasitas pendamping desa dengan pelatihan-pelatihan.

Melalui upaya tersebut penyerapan dan kualitas penggunaan dana desa terus meningkat. Di tahun 2016 sudah meningkat menjadi 97.65 persen dan di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 98.54 persen.

"Peningkatan penyerapan ini menunjukkan bahwa tata kelola sudah semakin lebih baik dan pendamping desa sudah semakin memahami apa yang diinginkan oleh rakyat," ujar Menko PMK.

Dalam sambutannya, Menko PMK memaparkan bahwa pelaksanaan dana desa telah memasuki tahun yang ke-4. Pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar Rp20.67 triliun, tahun 2016 menjadi Rp46,98 triliun, tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp60 triliun dan di tahun 2018 tetap sebesar Rp60 triliun.

"Tahun 2019, Insyaallah akan ditingkatkan kembali menjadi Rp73 triliun," tambah Menko PMK.

Selain penyerapannya yang terus meningkat, selama empat tahun, dana desa telah mampu membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Diantaranya pembangunan 158.618 km jalan desa; 1.028 km jembatan; ribuan pasar; BUMDes; sarana air bersih; PAUD; posyandu; polindes; MCK dan dana infrastruktur dasar lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di desa.

"Dengan tercukupi infrastruktur dasar di banyak desa, Pemerintah mulai mengarahkan penggunaan dana desa untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa," tambah Puan.

Terkait pemanfaatan dana desa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar dana desa benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

"Ingat dana desa sebaiknya dibelanjakan di desa tersebut, jadi nantinya dapat menggerakkan ekonomi dan memperkecil ketimpangan. Jangan sampai justru dibelanjakan di kota karena nanti yang menikmati justru kota," ujar Presiden Jokowi.

Rakor ini dihadiri oleh Menteri PDTT, Eko Putro Sandjojo; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi; Anggota DPR RI dan DPD dan dihadiri oleh 3.000 peserta yang terdiri atas pendamping desa, kader penggerak posyandu, kader penggerak PPAUD kepala dinas dan lain sebagainya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara