Bos Summarecon Diduga Beri Rp1,5 Miliar untuk Urus SHGB
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
Sejumlah kerusakan akibat gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (29/9/2018)./ANTARA FOTO/BNPB
Harianjogja.com, JAKARTA- KPU memastikan, kegiatan kampanye politik di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah tetap dilanjutkan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta persiapan Pemilu dan Pilpres 2019 di Kota Palu, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, sementara dihentikan seusai bencana gempa serta tsunami.
Namun, anggota KPU Wahyu Setiawan menegaskan tak bisa menghentikan tahapan kampanye Pemilu 2019 karena sudah amanat perundang-undangan.
"Aturannya, kampanye itu dimulai sejak tiga hari penetapan daftar caleg tetap (DCT) sampai 13 April 2019. Kalau KPU diminta menghentikan kegiatan, tidak mungkin,” kata Wahyu di gedung KPU, Senin (1/10/2018).
KPU, kata Wahyu, warga Palu maupun Donggala sekitarnya kekinian memerlukan bantuan kemanusiaan ketimbang kampanye caleg.
Namun, ia berharap bencana alam tersebut tak dijadikan komoditas politik para caleg saat berkampanye.
"Jadi kampanye tetap dilakukan, tapi bencana itu jangan dijadikan komoditas politik,” tukasnya.
Meski begitu, Wahyu memaklumi pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo maupun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono maupun lainnya agar kegiatan kampanye dihentikan sementara.
“Kami pastikan kampanye tetap dilakukan, tapi jangan menjadikan bencana sebagai komoditas politik.”
Sebelumnya, Tjahjo meminta masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2019 di daerah terdampak gempa serta tsunami sementara dihentikan.
Menteri Tjahjo meminta pada seluruh jajaran untuk fokus menyelesaikan tanggap darurat pascagempa 7,4 skala richter dan tsunami yang sudah melumpuhkan kawasan tersebut.
Kalau ada pertanyaan tolong ditinggalkan dulu hal yang berkaitan dengan peran KPU di daerah dan Panwas untuk pileg dan pilpres," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/10/2018).
"Kita konsentrasi dulu menyelesaikan tanggap darurat ini. Apa pun, pemilu dan pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten," lanjut Tjahjo.
Selain itu, Menteri Tjahjo juga sudah minta pada KPU untuk menghentikan kegiatan kampanye di seluruh daerah Sulteng.
"Termasuk saya imbau pada KPU untuk tanggap darurat ini, kampanye-kampanye untuk sementara disetop dulu, supaya semua konsentrasi membantu warga yang sedang tertimpa musibah," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
Menhut Raja Juli Antoni mencabut izin lima perusahaan terkait karhutla di Kalimantan. Total konsesi mencapai 92.464 hektare.
Banjir bandang melanda Arosuka, Solok, Senin malam. SAR Padang mengirim personel dan peralatan untuk penanganan awal serta evakuasi.
Uji emisi gratis digelar Pemkot Jogja pada 22 dan 24 September 2026 di Plaza Balaikota. Catat jadwal dan lokasinya.
Topan Dujuan menerjang Jepang, hampir 2 juta warga diperintahkan evakuasi. Puluhan ribu warga terdampak listrik padam dan layanan transportasi terganggu.
Mentan Amran menyebut pengembangan bioetanol nasional berpotensi menciptakan 8 juta lapangan kerja melalui tebu, singkong, dan jagung.