Advertisement
Diduga Kampanye di Kampus, Sandiaga Uno Dilaporkan ke Pengawas Pemilu
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno turut hadir dalam Festival Ciliwung di Condet, Jakarta Timur, Sabtu (25/8). Sandi mendorong Jakarta dan daerah-daerah lainnya rutin menggelar festival. - Bisnis/Muhammad Ridwan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kunjungan cawapres Sandiaga Uno ke perguruan tinggi beberapa waktu lalu berbuntut panjang.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena diduga melakukan kampanye saat menjadi pembicara di Universitas Muhammadiyah Surakarta beberapa waktu yang lalu.
Advertisement
Koordinator Nasional Indonesia Election Watch Nofria Atma Rizki mengatakan bahwa laporan ini karena peserta pemilihan presiden dan legislatif dilarang melakukan kampanye di lembaga pendidikan.
“Berdasarkan berita atau fakta media kita melihat ada dugaan semacam kampanye dengan kamuflase dengan kuliah umum materi seminar kebangsaan. Padahal ada konten kampanye di media. Dan itu kita soroti,” katanya setelah menyerahkan laporan di gedung Bawaslu, Kamis (27/9/2018).
BACA JUGA
Undang-undang 7 tahun 2017 pasal 280 huruf h peserta pemilu melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye. Sementara itu, pada pasal 460 menjelaskan bahwa pelanggaran administratif tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik.
Proses penyelesaiannya tercantum pada pasal 461 berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu, atau sanksi lainnya sesuai dengan UU.
Dengan laporan ini Rizki meminta tempat bebas politik seharusnya tidak terkontaminasi politik.
“Kami meminta Sandiaga Uno untuk menghentikan kegiatan-kegiatan politiknya di kanpus-kampus,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Setujui RUU KUHAP Disahkan Jadi Undang-undang
Menkum Pastikan KUHAP Baru Berlaku 2 Januari 2026
Tanah Negara dan Mark Up Whoosh Masuk Penyelidikan KPK
KUHAP Baru Resmi Disetujui DPR RI, CCTV Pemeriksaan Jadi Wajib
Advertisement
Lima Tewas, 38 Luka-luka dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali
Lima Tewas dalam Tabrakan Beruntun di Tol Cipali Km 72
Pengamat: Mafia Migas Masih Bayangi Pemerintahan Prabowo
AS Siapkan Sanksi Baru untuk Negara yang Berdagang dengan Rusia
Tragedi Bus Umrah India di Arab Saudi Tewaskan 45 Orang
Advertisement
Jerman dan Belanda Lolos ke Piala Dunia 2026
Realisasi KUR Capai Rp238,7 T, Menteri UMKM Optimistis Target Tercapai
BNPB: Daerah Rawan Butuh Teknologi Peringatan Dini Longsor
DPR Usulkan Pembentukan Kementerian Pangan Nasional
Bulog dan Pemkot Jogja Perluas Operasi Pasar di 14 Kemantren
Advertisement
BNPB: Banjarnegara Paling Rawan Longsor Sepuluh Tahun Terakhir
Berita Pilihan
Advertisement
Pengendara Motor Tewas di Kecelakaan Beruntun di Sewon Bantul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- IFP Capai 75 Persen Sekolah, Digitalisasi Belajar Dipercepat
- Operasi SAR Majenang Diperluas, 16 Korban Longsor Ditemukan
- Longsor Tambang Ilegal di Kongo Tewaskan 32 Orang
- Malaysia Klaim Masuk Negara dengan Tarif Internet Termurah
- Marc Marquez Juara Dunia, Ini Klasemen MotoGP 2025
- Longsor Banjarnegara, 27 Warga Tertimbun dan 823 Mengungsi
- UTY Terapkan Augmented Reality dan IoT di SMK Smart Al Muhsin Krapyak
Advertisement
Advertisement
