Kemenkeu Kaji Skema Whoosh, Layanan Harus Tetap Berjalan
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
Ilustrasi perumahan berskema FLPP (Rachman/JIBI/Bisnis)
Harianjogja.com, GARUT- Lantaran rumahnya tak diperbaiki selama bertahun-tahun, seorang warga di Garut, Jawa Barat mengamuk di kantor desa.
Seorang warga Desa/Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, sempat mengamuk di kantor desa karena selama puluhan tahun tidak mendapatkan bantuan perbaikan rumah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah.
Masalah itu akhirnya dapat diselesaikan oleh tokoh masyarakat dengan memanfaatkan bantuan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
"Setelah mengamuk, ada tokoh masyarakat lalu diberikan bantuan dari Baznas," kata Ketua Baznas Garut, Aas Kosasih di Garut, Senin (27/8/2018).
Aksi seorang warga itu, menurutnya meminta bantuan program Rutilahu untuk memperbaiki rumahnya, seperti warga lainnya yang diketahui sudah mendapatkan program tersebut.
"Dia melakukan itu karena mungkin dia merasa tidak kebagian, sedangkan orang lain sudah dibantu tapi dia belum," ujarnya.
Adanya persoalan warga itu, sebutnya pihak Baznas Garut bersama tokoh masyarakat berusaha membantu keinginan warga tersebut dengan menyalurkan dana zakat untuk bisa memperbaiki rumahnya.
Ia mengemukakan dana yang diberikan kepada warga tersebut sebesar Rp7,5 juta yang dinilai cukup untuk memperbaiki rumahnya yang membutuhkan perbaikan.
"Kemarin saya berikan bantuan Rp7,5 juta kepada warga tersebut," katanya.
Ia menyampaikan, Baznas memiliki program dalam menyalurkan dana zakat untuk membantu warga miskin di Kabupaten Garut, sehingga dapat meringankan beban pemerintah dalam menanggulangi persoalan masyarakat.
Ia menyebutkan, Baznas memiliki program pemberian modal, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kepeduliaan sosial, salah satunya perbaikan rumah tidak layak huni.
"Karena kami punya program untuk rumah tidak layak huni, maka kami berikan salah satunya kepada warga di Kersamanah," katanya.
Sebelumnya, Baznas Garut selama sebulan mampu menyerap dana zakat dari PNS maupun masyarakat umum sebesar Rp600 juta, dana tersebut masih kecil dari potensi zakat Garut, salah satunya dari PNS sebesar Rp4 miliar.
Dana zakat itu sebagian disalurkan untuk program perbaikan rumah tidak layak huni, pada Agustus 2018 sudah berhasil memberikan dana stimulan kepada 40 rumah warga.
"Mudah-mudahan kedepannya bisa membantu warga lebih banyak lagi," kata Aas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenkeu masih mengkaji Whoosh untuk menjaga keberlanjutan layanan sekaligus mencari cara meminimalkan dampaknya terhadap beban fiskal.
DJP memberikan keringanan sanksi pajak hingga 100%. Simak tujuh jenis sanksi, syarat pengajuan, dan batas waktu permohonannya.
PERDAMI menyebut sekitar 2,95 juta peserta CKG mengalami gangguan mata. Katarak dan gangguan refraksi perlu ditangani sejak dini.
Wamenkeu Juda Agung menyebut Indonesia punya waktu 10-15 tahun memanfaatkan bonus demografi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.
Angkutan barang KAI Daop 6 Jogja mencapai 320.582 ton hingga September 2026, naik 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
LPDB Koperasi menggandeng 15 inkubator untuk mendampingi KDMP. Penyaluran dana bergulir pada 2026 ditargetkan mencapai Rp2 triliun.