Advertisement
Pembuangan Limbah Freeport Disoal
Aktivitas di tambang Freeport, Papua - Bloomberg/Dadang Tri
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah mempermasalahkan tentang pembuangan limbah PT Freeport Indonesia dan dampaknya kepada lingkungan. Hal itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (ljk) Siti Nurbaya Bakar.
"Jadi ada perubahan-perubahan yang mereka harus lakukan, terutama yang disoroti oleh publik adalah soal pembuangan limbah di laut. Ya saya pasti fokus di ekosistem di lautnya, terutama ke wilayah-wilayah penempatan pembuangan limbah yang sekarang ada," katanya ditemui di halaman Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/7/2018) sore.
Advertisement
Siti menjelaskan kementeriannya membuat kajian lingkungan hidup strategis terkait perubahan ekosistem, lingkungan estuari dan penanganan limbah yang dapat dimanfaatkan.
Menurut dia, terdapat 48 sanksi yang telah dijatuhkan kepada PTFI, di mana 35 sanksi telah selesai.
BACA JUGA
"Lalu 13 sedang disiapkan. Kemungkinan tujuh sudah bisa diselesaikan, sedang dibahas-bahas lagi, sedikit lagi," ujar Siti.
Beberapa sanksi yang sedang dibenahi oleh PTFI bersama KLHK terkait pencemaran air, udara dan hal-hal teknis upaya perbaikan lingkungan.
Siti menjelaskan, KLHK berupaya untuk menegakkan peraturan tentang pelestarian lingkungan di wilayah Papua, khususnya yang terdampak oleh limbah PTFI.
Dirinya juga akan berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengenai rekomendasi lingkungan PTFI.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan PTFI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp185 triliun akibat pembuangan limbah.
Total kerugian itu terbagi dalam tiga wilayah terdampak yakni "Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA) dengan nilai ekosistem yang dikorbankan Rp10,7 triliun, estuari Rp8,2 triliun dan laut Rp166 triliun.
Perhitungan yang dilakukan oleh tenaga ahli Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menemukan PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambanganan di sungai, hutan, estuari, dan bahkan mencapai kawasan laut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Proyek Waste to Energy Dipercepat, Atasi 326 Kota Darurat Sampah
Pertama Kalinya, Nyamuk Ditemukan di Islandia
Daftar Proyek Infrastruktur Era Prabowo, Ada Tol Terpanjang di RI
Hamas Berkomitmen Patuhi Gencatan Senjata, Israel Malah Melanggar
Advertisement
Prediksi BMKG: Mayoritas Kota Besar Hari Ini Hujan
KPK Dalami Subkontraktor Korupsi Bansos Kemensos 2020
Zero Defect, MBG Terapkan Sistem Pengendalian Saat Pandemi Covid
BPK Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Perumahan DPR
Viral Ketua GP Ansor DKI Ainul Yakin Ancam Karyawan Trans7
Advertisement
KPK Ngotot Minta Mahfud MD Lapor Terkait Dugaan Korupsi Whoosh
Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
97 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel Saat Gencatan Senjata
Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina
Prabowo: Fasilitas Olah Sampah Jadi Listrik Dibangun di 34 Kota
Advertisement
Trump Minta Rusia dan Ukraina Kembali Bernegoisasi, Hentikan Perang
Berita Pilihan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
Advertisement
Masih ada 1.744 Kasus HIV di Kota Jogja, Layanan Pengobatan Dipermudah
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Lisa Mariana Minta Penundaan Pemeriksaan sebagai Tersangka
- Serangan Siber Besar-besaran Tembus Pertahanan MoD Inggris
- Bassist dan Pendiri Limp Bizkit, Sam Rivers Meninggal Dunia
- YG Entertainment Sebut BLACKPINK Sedang Syuting Video Musik Lagu Baru
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Prabowo Sebut Harta Korupsi adalah Harta Haram yang Akan Bawa Petaka
- Polres Karanganyar Tangkap Peracik Miras Ilegal
Advertisement
Advertisement
