Hyundai Palisade Inden hingga 4 Bulan, Sudah Dipesan 700 Unit
Para konsumen yang memesan Hyundai Palisade tampaknya harus bersabar karena mas inden bisa mencapai 4 bulan.
Tim IT Prabowo-Sandi Klaim Temukan 9.440 Kesalahan dalam Situng KPU
Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya/JIBI/Bisnis-Jafri Prabu Prakoso
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Tim relawan Teknologi Informasi Prabowo-Sandi menemukan sebanyak 9.440 kesalahan input di apikasi Sistem Penghitungan Suara atau Situng di situs KPU.
Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual dalam tiga hari terakhir sejak 27 April 2019 lalu.
Koordinator Relawan IT Mustofa Nahrawardaya mengatakan bahwa tim telah meneliti 172.174 tempat pemungutan suara (TPS) dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke situs Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total data TPS yang sudah diverifikasi ditemukan error sebanyak 6 persen.
“Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entri. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara,” katanya di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (29/4/2019).
Mustafa menjelaskan bahwa temuan kesalahan itu konsisten dalam tiga hari terakhir dan tidak ada perbaikan. Kesalahan terbesar berasal dari provinsi Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Jawa Timur (Jatim).
BACA JUGA
Di Jabar ditemukan kesalahan di sebanyak 764 TPS atau 8 persen dari total yang masuk ke situs, Jateng 706 TPS (7,4 persen), dan Jatim 385 (4 persen). Ini berarti total kesalahannya mencapai 19,4 persen.
“Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan Paslon 01, dan merugikan Paslon 02. Polanya sangat baku dan konsisten. Ada yang sangat cepat, tapi ada yang sangat lambat. Ini sangat mencurigakan,” jelas Mustofa.
Direktur Materi dan Debat Prabowo-Sandi, Sudirman Said menganggap kesalahan input yang dilakukan oleh KPU sangat serius.
“Melihat besarnya persentase kesalahan input, tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak,” ujarnya.
Langkah tersebut baginya sangat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi dari hal-hal teknis yang diragukan dan membuat sistem tidak dipercaya publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Nina Atmasari
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
