Ledakan di Ruko San Antonio Surabaya, 5 Orang Terluka
Ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, menyebabkan lima orang terluka dan sedikitnya 20 bangunan mengalami kerusakan.
Ilustrasi./Solopos-M. Ferri Setiawan
Harianjogja.com, JAKARTA-- Pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar 17 April lalu menimbulkan korban jiwa. Data terbaru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (29/4/2019) menunjukan sebanyak 296 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa daerah di Indonesia meninggal dunia karena kelelahan saat bertugas.
Data tersebut bertambah dari sebelumnya 287 orang dinyatakan meninggal dunia. Sekretaris Jenderal KPU, Arif Rahman Hakim menuturkan, hingga pukul 08.00 WIB total sebanyak 296 orang petugas dinyatakan meninggal dunia dan 1.671 orang sakit. Adapun, kata Arif, jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi.
"Data per 29 April 2019 pukul 08.00 WIB wafat 296 orang, sakit 2.151. Total 2.447 yang tertimpa musibah," kata Arif kepada wartawan, Senin (29/4/2019).
Sebelumnya, terkait rencana pemberian uang santunan Arif mengatakan masih menunggu standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
Menurut Arif pihaknya hanya mengusulkan sementara Kemenkeu lah yang nantinya memutuskan terkait besaran santunan untuk petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit.
Arif memastikan akan segera memberikan uang santunan tersebut setelah dikeluarkannya standar biaya yang diberikan oleh Kemenkeu.
Pada prinsipnya Kemenkeu telah menyetujui untuk membayarkan santunan. Adapun, pembayarannya menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan oleh KPU.
"Kalau nanti dari Kementerian Keuangan minggu ini sudah keluar standar biaya masukan lainnya itu, kita akan keluarkan juknisnya [petunjuk teknis] minggu depan. Mudah-mudahan 10 hari ke depan sudah bisa kita eksekusi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Ledakan di Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, menyebabkan lima orang terluka dan sedikitnya 20 bangunan mengalami kerusakan.
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.