ETLE Hub Awasi Truk ODOL, Penegakan Hukum Dimulai 2027
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Tangkapan layar video diduga surat suara tercoblos. /Ist-twitter
Harianjogja.com, JAKARTA-- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyampaikan informasi yang jelas dan terukur soal surat suara diduga tercoblos di Kuala Lumpur, Malaysia.
"Yang akan disampaikan kepada masyarakat haruslah informasi yang terukur dan jelas, jangan kemudian informasi yang masih prematur sudah disampaikan kepada publik," kata Titi di Jakarta, Minggu (14/4/2019).
Ia menekankan semua hasil klarifikasi dan investigasi KPU-Bawaslu di Malaysia harus disampaikan secara terbuka dan akuntabel, tetapi yang disampaikan pada masyarakat semestinya informasi yang valid.
Selain itu, menurut Titi, jumlah surat suara yang didistribusikan ke Malaysia dan peruntukannya di setiap TPS sudah diatur sehingga semestinya tidak sulit untuk mengetahui ada penyalahgunaan atau tidak.
"Sebenarnya tidak sulit bagi KPU dan Bawaslu untuk menelusuri pergerakan surat suara karena surat suara itu jelas mau dikirim ke mana, siapa penerimanya dan apa namanya, dia berada di mana," tutur Titi.
Ia berpendapat, informasi penting yang perlu disampaikan KPU adalah ketika distribusi surat suara dicek, surat suara tercoblos itu untuk TPS yang akan menggelar pemungutan hari ini, kotak suara keliling (KSK) atau pos.
Apabila diketahui distribusi surat suara semestinya untuk KSK dan pos, ujar Titi, berarti terdapat kecenderungan penyimpangan di dalam praktek distribusi.
Ke depan, ia berharap setiap perkembangan dalam proses penelusuran sebagai tindak lanjut dan investigasi oleh KPU dan Bawaslu disampaikan terbuka kepada publik untuk mencegah spekulasi berkembang liar.
Soal pemungutan suara di Malaysia hari ini, menurut Titi, masyarakat dapat ikut memantau dan mengawasi jalannya pemungutan suara untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenhub memperkuat pengawasan truk melalui ETLE Hub jelang Nataru 2026/2027. Penegakan hukum zero ODOL dimulai 1 Januari 2027.
Zeekr menghadirkan MPV listrik 009 dan SUV 7X di GAW 2026. Keduanya menawarkan fitur premium, performa tinggi, dan teknologi modern.
PKS mendesak kasus penyadapan ilegal diusut transparan dan profesional, termasuk mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan.
BAP DPD RI mendesak penyelesaian terpadu kasus Apartemen Malioboro Park View di Sleman yang merugikan ratusan konsumen selama lebih dari lima tahun.
Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas kebakaran pabrik di Cikande dan kendala komunikasi dengan keluarga korban.
Veda Ega Pratama tetap di posisi keenam klasemen Moto3 2026 setelah terjatuh di GP Portugal. Peluang menembus lima besar tertutup.