Wamendagri Sebut Usulan Kewarganegaraan Ganda Masih Dikaji
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Ilustrasi. /Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, MAKASSAR--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berkomitmen dalam pengadaan suprastruktur dan infrastruktur berupa komputer untuk menunjang pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Makassar, Senin (1/4/2019) mengatakan pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengadaan infrastruktur penunjang pelaksanaan UNBK.
"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN itu dipecah-pecah, sebagian besar sudah diturunkan di pemerintah daerah. Jadi untuk pengadaan suprastruktur dan infrastruktur termasuk komputer, harus ada sharing antara Pemerintah Pusat dan pemprov (SMA/SMK) dan pemkot untuk tingkat SMP," jelas Mendikbud.
Mendikbud mengaku datang ke Makassar untuk berdiskusi soal pembagian tugas pengadaan, mana yang akan dibantu pemprov dan dibantu Pusat.
"Kemendikbud punya komitmen yang kuat dalam pengadaan komputer sebagai salah satu sarana dalam rangka membangun digitalisasi pendidikan dan itu memang mutlak harus dipenuhi," ujar dia.
Setiap tahun, kata dia, sudah ada alokasi anggaran tetapi dilakukan secara bertahap. "Namun itu tadi, kami juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk ikut membantu pengadaan teknologi pembelajaran terutama yang berbasis komputer," jelas dia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri mengapresiasi adanya kesadaran dari seluruh pihak terkait keterbatasan komputer yang dimiliki sekolah. Sekolah yang tidak kekurangan komputer berinisiatif meminjam baik di anak SMP, atau sesama siswa SMA yang kebetulan belum ikut ujian.
"Saya kira ini cara yang bagus untuk mengatasi persoalan keterbatasan komputer untuk digunakan dalam ujian tersebut," jelasnya.
Gunakan Kertas
Sebanyak 2.019.680 siswa SMA dan Madrasah Aliah (MA) di seluruh Indonesia mengikuti ujian nasional (UN) yang diselenggarakan pada 1,2,4, dan 8 April.
Para siswa SMA/MA tersebut mengikuti UN yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan satu mata pelajaran jurusan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno di Jakarta, Senin, mengatakan sebanyak 97,8% melaksanakan UNBK dan 2,2% ujian nasional kertas dan pensil (UNKP). UN SMA/MA susulan akan dilakukan pada 13 April hingga 14 April 2019. "Kami berharap agar peserta UN mengikuti ujian dengan jujur," kata dia.
Terdapat tujuh provinsi yang siap menyelenggarakan UNBK secara penuh atau 100% untuk semua jenjang pendidikan baik formal dan nonformal yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Timur, DIY, dan Bangka Belitung.
Pada tahun ini, terdapat angket yang diberikan pada hari terakhir ujian. Dengan angket itu diharapkan mendapatkan analisis yang lebih komperehensif mengenai kondisi siswa , melalui aspek nonkognitif dengan capaian hasil UN.
Terdapat lima jenis angket siswa. Setiap siswa hanya mengerjakan satu jenis angket. Angket tersebut dikerjakan siswa setelah selesai melaksanakan UN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.